REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD — Sebanyak 120 pengamat dari European Union Election Observation Mission (EUEOM) akan tiba di Pakistan, jelang pemilihan umum yang dijadwalkan digelar pada 25 Juli mendatang. Mereka nantinya ditempatkan di seluruh wilayah tempat pemilihan berlangsung.
Kepala rombongan pengamat EUEOM kali ini adalah mantan presiden Nigeria Abdulsalami Abubakar. Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan tim yang terdiri dari diplomat, spesialis hak, hingga ahli masyarakat sipil akan menjalankan peran mereka untuk membantu memastikan pemilihan di Pakistan berlangsung transparan, independen, dan tidak memihak.
“Kami menyadari pentingnya pemilihan ini untuk rakyat Pakistan dan kehadiran kami di sini menegaskan dukungan persemakmuran untuk negara dan proses demokrasinya,” ujar Abubakar dalam sebuah pernyataan, Ahad (22/7).
Sejumlah kritik sebelumnya telah meningkat atas kekhawatiran terhadap pemilihan umum di Pakistan. Hal itu di antaranya karena terdapat dugaan bahwa media dibatasi, serta ada kecenderungan agar masyarakat harus memilih kandidat tertentu.
“Kami sangat prihatin dengan adanya pembatasan terhadap media di Pakistan karena selama ini media memiliki peran penting dalam proses pemilihan,” kata Abubakar.
Abubakar kemudian juga mengatakan bahwa upaya membatasi media mengartikan bahwa ada proses demokrasi yang dilemahkan. Hal itu dinilai sangat merugikan pemilih. “Partai dan kandidat harus memiliki kesempatan maksimal untuk berkampanye, pemilih harus mendengar suara mereka, dan orang-orang harus dapat memberikan suara mereka tanpa rasa takut atau hambatan,” kata Abubakar menambahkan.
Pemerintah Pakistan sebelumnya mengumumkan bahwa akan ada 371 ribu pasukan keamanan yang disebar saat pemilihan umum berlangsung. Jumlah itu tiga kali lebih besar dibandingkan pemilihan yang terakhir digelar di negara Asia Selatan itu pada 2013.
Sejumlah partai politik menyampaikan keberatan dengan rencana pemerintah tersebut. Mereka mengingatkan bahwa Pakistan telah dikendalikan oleh militer dalam beberapa kesempatan sejak kemerdekaan negara itu berlangsung pada 1947.
Meski demikian, militer Pakistan mengaku bersikap netral dalam pemilihan umum ini. Peran tentara dan pasukan keamanan ditegaskan adalah untuk mendukung acara itu diselenggarakan dengan lancar.
“Peran tentara Pakistan adalah mendukung komisi pemilu dengan tugas yang mereka minta untuk kami bantu,” ujar juru bicara militer Pakistan Asif Ghafoor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika