REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Komisi Eropa menawarkan untuk menanggung biaya pengambilan migran dari kapal-kapal di Mediterania. Hal itu menjadi langkah Komisi Eropa untuk mengajak pemerintah Uni Eropa mengambil bagian dalam menangani krisis migran, khususnya setelah pemerintah baru Italia menutup pelabuhannya untuk menyelamatkan kapal-kapal yang membawa migran.
Dilansir Aljazirah, Rabu (25/7), dalam sebuah proposal yang diterbitkan pada Selasa (25/7), Komisi Eropa mengatakan akan membayar 6.000 euro untuk setiap migran yang diambil oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Komisi Eropa juga akan mendanai biaya ratusan personel untuk memproses sebagian besar migran Afrika yang mencari suaka di Eropa.
Itu adalah proposal terbaru yang ditawarkan Komisi Eropa dalam serangkaian kebijakan yang dirancang untuk menyelesaikan masalah migran. “Kami mencari tanggung jawab regional bersama dalam menanggapi tantangan migrasi yang kompleks, meskipun pemerintah belum maju untuk menjadi tuan rumah pusat pemrosesan baru,” ujar juru bicara Komisi Eropa, Natasha Berthaud.
Utusan Uni Eropa diharapkan membahas proposal pada Rabu, dengan pertemuan lain yang direncanakan di Jenewa pada 30 Juli. Negara-negara seperti Spanyol, Prancis, dan Malta dapat menyambut baik rencana tersebut karena mereka telah menerima perahu yang ditolak oleh pemerintah Italia.
Tawaran Komisi Eropa itu dikecam oleh Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Salvini. Ia mengatakan jumlah itu terlalu sedikit. "Kami tidak meminta sedekah amal. Setiap pencari suaka merugikan pembayar pajak Italia antara 40 ribu hingga 50 ribu euro. Brussels, mereka dapat menyimpan amal mereka untuk diri mereka sendiri. Kami tidak menginginkan uang. Kami menginginkan harga diri," kata Salvini kepada wartawan.
Rencana komisi itu ditujukan kepada pemerintah Uni Eropa yang mendirikan pusat-pusat pemrosesan yang aman di negara mereka, mengikuti pertemuan para pemimpin pada Juni lalu. Dalam pertemuan itu, mereka mengklaim berhasil mencapai kesepakatan yang diperoleh dengan perjuangan untuk mengendalikan imigrasi. Namun kesepakatan itu masih harus disempurnakan.
Migran tidak berdokumen telah menurun tajam sejak 2015 ketika lebih dari satu juta orang memasuki Uni Eropa. Tetapi sebuah survei menunjukkan masalah tersebut masih menjadi perhatian utama dari 500 juta warga serikat pekerja.
Pemerintah Italia dan Jerman berada di bawah tekanan berat untuk memastikan lebih sedikit migran datang ke wilayah mereka dari seberang Laut Tengah. Sementara para pemimpin Eropa Timur menentang masuknya migran. Italia telah menutup pelabuhannya untuk kapal penyelamat kemanusiaan dan mengatakan itu membawa beban yang tidak adil bagi pencari suaka.
Pada KTT Dewan Eropa terakhir di Brussels pada akhir Juni, para pemimpin nasional Uni Eropa menyetujui perlunya mendirikan pusat-pusat aman untuk memproses klaim suaka. Mereka juga menyetujui serangkaian sikap garis keras terhadap para migran seperti mengutuk penyelamatan yang dioperasikan kapal LSM yang beroperasi di lepas pantai Libya.
Namun hanya ada sedikit penjelasan yang disepakati mengenai bentuk apa yang harus dilakukan pusat-pusat pemrosesan. Beberapa negara, termasuk Perancis, Jerman dan Italia mengatakan mereka tidak memiliki niat untuk menjadi tuan rumah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika