REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Yordania memperingatkan pada Rabu (8/8) bahwa krisis keuangan parah yang dihadapi UNRWA mengancam kehidupan jutaan pengungsi Palestina di wilayah tersebut. UNRWA adalah badan bantuan kemanusiaan PBB untuk pengungsi Palestina.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengadakan pertemuan dengan Komisaris UNRWA, Pierre Krähenbühl. Setelah pertemuan itu, ia mengatakan krisis anggaran yang dihadapi UNRWA dapat menghentikan layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan pangan untuk pengungsi. Kondisi tersebut dinilai hanya akan memperdalam masalah kemanusiaan yang dihadapi pengungsi.

"UNRWA menghadapi defisit keuangan berbahaya yang mengancam konsekuensi bencana pada pengungsi jika tidak tercakup sebelum alokasi keuangannya habis," kata Safadi.

Menurut Safadi, Yordania, yang menjadi tuan rumah pengungsi Palestina terbesar di Timur Tengah, terlibat dalam lobi intensif dengan para donor asing. UNRWA telah menghadapi krisis keuangan sejak Amerika Serikat (AS), memangkas dana bantuan. AS hanya menyediakan 60 juta dolar AS dari 365 juta dolar AS yang dijanjikan tahun ini.

Presiden AS Donald Trump  mengatakan Washington hanya akan memberikan lebih banyak bantuan jika Palestina setuju untuk memperbaharui pembicaraan damai dengan Israel. Pengurangan terbesar dalam pendanaan UNRWA telah menimbulkan keraguan terkait nasib jangka panjang lembaga itu. Hal itu juga mulai berdampak pada beberapa layanan.

Baca: Kolombia akan Tinjau Ulang Pengakuan Kedaulatan Palestina

Pejabat PBB mengatakan krisis bahkan bisa mempengaruhi pembukaan sekolah di awal tahun akademik berikutnya. UNRWA mengoperasikan sekitar 700 sekolah, mendidik 500 ribu anak-anak pengungsi di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah, dan Yordania.

Para pejabat secara pribadi merasa khawatir dengan upaya AS untuk menghilangkan badan itu sebagai bagian dari rencana perdamaian Timur Tengah. Menurut para diplomat, rencana itu berbeda dari dukungan jangka panjang AS untuk negara Palestina dan mendukung penarikan penuh Israel dari wilayah yang direbut pada 1967.

"Yordania memperingatkan bahaya untuk peran UNRWA yang harus terus menyediakan layanannya di bawah mandat internasionalnya," kata pernyataan kementerian luar negeri.

Safadi mengatakan komunitas internasional harus terus memikul tanggung jawab politik dan moral terhadap pengungsi Palestina. Salah satu topik dalam pembicaraan perdamaian Timur Tengah yakni tuntutan lima juta orang Palestina akan diberikan hak untuk kembali ke tanah mereka di Israel.

Berdiri pada 1949, UNRWA melayani pengungsi Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel, di Gaza, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Badan tersebut didanai terutama oleh sumbangan sukarela dari negara-negara anggota PBB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika