REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei melarang Pemerintah Iran melakukan pembicaraan langsung dengan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, pembicaraan dengan AS hanya sia-sia belaka.
"Saya melarang mengadakan pembicaraan dengan Amerika. Amerika tidak pernah setia pada janji-janjinya dalam perundingan, dan tidak pernah mundur dari tujuannya dalam pembicaraan," kata Khamenei pada Senin (13/8).
Dengan pernyataan itu, Khamenei menegaskan, kembali bahwa Iran menolak tawaran perundingan AS. Presiden AS Donald Trump diketahui telah menawarkan perundingan tanpa prasyarat dengan Iran pada akhir Juli lalu. Menurut Trump, terdapat potensi perang antara negaranya dengan Iran.
Kendati demikian, Trump tak cukup yakin apakah pemimpin Iran bersedia bertemu dengannya. Walaupun menurutnya pertemuan dan pembicaraan akan bermanfaat memperbaiki hubungan kedua negara.
AS telah menjatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap Iran pada Senin (6/8). Sanksi itu menargetkan perdagangan logam mulia, batu bara, serta industri otomotif Iran. Sanksi diterapkan setelah Iran menolak keinginan AS untuk merevisi kesepakatan nuklir yang tercapai pada Oktober 2015, yang dikenal dengan istilah Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Trump mengatakan, masih membuka diri bila Iran hendak bernegosiasi. Namun Presiden Iran Hassan Rouhani menilai tawaran perundingan itu tak adil dan tak masuk akal. "Negosiasi dengan sanksi tidak masuk akal. Kami selalu mendukung diplomasi dan pembicaraan, tapi pembicaraan membutuhkan kejujuran," ujarnya.
Rouhani mengatakan Iran dapat melakukan pembicaraan hanya jika AS membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya. "Jika Anda menikam seseorang dengan pisau dan kemudian mengatakan Anda ingin berbicara, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mencabut pisau itu," katanya.
Rouhani menyerukan masyarakat Iran untuk bersatu dalam menghadapi sanksi AS. "Akan ada tekanan karena sanksi, tapi kami akan mengatasi ini dengan persatuan," ujar Rouhani.
AS Menghukum Ekonomi Iran
Ikuti Whatsapp Channel Republika