REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menegaskan, tidak akan mengekang kegiatan atau pengaruh Teheran di Timur Tengah. Kebijakan Iran di kawasan tidak akan diubah meski di bawah sanksi Amerika Serikat (AS).
"Iran tidak akan mengubah kebijakannya di kawasan karena sanksi dan ancaman AS," ujar Zarif ketika diwawancara Aljazirah, Senin (13/8).
Dalam wawancara itu, Zarif mengecam keras Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Menurutnya dua negara itu bertanggung jawab penuh atas bencana kemanusiaan yang terjadi di Yaman.
Ia pun mengkritik negara-negara Eropa dan AS karena telah memasok persenjataan kepada Saudi untuk melancarkan kampanye militernya di Yaman. Zarif menilai, mereka turut bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan di Yaman.
AS, Saudi, dan UEA telah menuding Iran mendestabilisasi kawasan Timur Tengah. Tudingan tersebut mengarah pada kelompok-kelompok milisi di beberapa negara Arab, termasuk Yaman dan Suriah yang diyakini mendapat dukungan dari Iran.
Baca juga, Trump: Jika Terus Mengancam Iran akan Menderita.
Yaman mulai berkecamuk pada 2014, tepatnya ketika milisi Houthi menguasai sebagian besar wilayah negara tersebut, termasuk ibu kota Sanaa. Konflik kian memanas ketika Saudi dan sekutunya memutuskan menggelar operasi militer di negara tersebut dalam rangka menumpas Houthi. Saudi mengklaim Houthi merupakan kelompok yang melayani kepentingan Iran.
Guna mengekang pengaruh Iran, AS menjatuhkan sanksi ekonomi terbaru terhadap Iran pekan lalu. Sanksi itu menargetkan perdagangan logam mulia, industri otomotif, serta sektor keungan Iran.
Tak hanya sanksi, AS pun dilaporkan sedang mendorong pembentukan sebuah aliansi politik dan keamanan baru dengan enam negara Teluk Arab, Mesir, dan Yordania. Tujuannya adalah melawan ekspansi serta pengaruh Iran di kawasan tersebut.
Beberapa sumber mengatakan, AS berupaya membentuk Aliansi Strategis Timur Tengah (MESA). Ide pembentukan aliansi itu akan dimatangkan ketika pertemuan puncak dengan pejabat negara-negara Arab dilangsungkan di Washington pada 12-13 Oktober mendatang.
"MESA akan berfungsi sebagai benteng melawan agresi Iran, terorisme, ekstremisme, dan akan membawa stabilitas ke Timur Tengah," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Namun ia menolak mengonfirmasi apakah rencana pembentukan MESA dapat terealisasi pada Oktober nanti.
Pemerintah Iran telah mengetahui rencana pembentukan MESA. Menurut Teheran, dengan dalih membawa stabilitas ke Timur Tengah, pendirian aliansi itu justru akan memicu ketegangan baru. Di sisi lain, MESA akan semakin memperlebar jarak antara Iran dengan negara-negara Arab lainnya, termasuk AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
