REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) kini secara resmi melarang penggunaan produk telekomunikasi dan perangkat keamanan dari perusahaan asal Cina, Huawei dan ZTE. Presiden AS Donald Trump telah menandatangani The John S McCain National Defense Authorization (NDAA) sebagai landasan hukumnya.
Bersamaan dengan pengalokasian dana 716 miliar dolar AS untuk sektor pertahanan, AS sekaligus melarang penggunaan perangkat asal Negeri Tirai Bambu. Dilansir dari Mashable, nama Huawei dan ZTE secara spesifik disebut dalam aturan itu. Pelarangan juga termasuk komponen-komponen elektronik besutan dua pabrik tersebut.
Selain Huawei dan ZTE, ada beberapa perusahaan Cina lain yang juga dilarang penggunaannya dalam pemerintahan AS. Larangan juga diberlakukan untuk perangkat video keamanan buatan Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company, dan Dahua Technology Company.
Kalangan intelijen di Negeri Paman Sam sejak lama mengingatkan pemerintah adanya isu keamanan apabila AS memanfaatkan produk-produk buatan perusahaan Cina. Tekanan dari politikus AS telah mengandaskan kerja sama antara operator telekomunikasi AT&T dan Huawei. Sebelum Trump meneken NDAA, Pentagon sudah lebih dulu melarang penggunaan perangkat komunikasi buatan ZTE dan Huawei di lingkungannya.
Di sisi lain, juru bicara Huawei memberikan tanggapan terkait pemblokiran produknya di AS. Menurutnya, Huawei mendukung Pemerintah AS menciptakan sistem keamanan yang lebih baik. Akan tetapi, aturan NDAA yang dinilai acak tersebut tidak efektif, salah sasaran, dan inkonstitusional.
"Aturan itu tidak membawa pengaruh apa pun dalam peningkatan sistem keamanan serta menghambat inovasi bagi masyarakat dan sektor bisnis di AS," ujarnya.
"Kami percaya masyarakat AS berhak memperoleh akses yang sama untuk koneksi terbaik, memilih perangkat cerdas, dan akan terus bekerja untuk mewujudkannya," kata Huawei lewat surel kepada Mashable.
Baca: Gedung Putih tak Terima Turki Balas Naikkan Tarif Impor
Ikuti Whatsapp Channel Republika