Kamis 23 Aug 2018 04:00 WIB

PLO dan Hamas Kecam Donald Trump

Trump dikecam karena sarannya mengenai perdamaian Timur Tengah

Donald Trump
Foto: EPA-EFE/NEIL HALL
Donald Trump

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) pada Rabu (22/8) mengecam Presiden AS Donald Trump. Trump dikecam karena menyarankan pencabutan masalah Yerusalem dari pembicaraan perdamaian Timur Tengah.

Anggota Komite Eksekutif PLO, Ahmad Tamimi, mengatakan di dalam siaran pers bahwa pernyataan Presiden Trump mengenai pencabutan masalah Yerusalem dari perundingan Palestina-Israel tak berguna. "Pernyataan Trump menyampaikan kebijakan AS, yang bias, dan berlanjutnya ilusi AS, yang meliputi pengesahan perdamaian baru 'Kesepakatan Abad ini' tanpa Jerusalem sebagai Ibu Kota Negara Palestina," kata Tamimi.

"Trump takkan bisa menghilangkan masalah Jerusalem dari hati rakyat Palestina, Arab dan umat Muslim," kata pejabat senior PLO itu menambahkan.

Para pemimpin Palestina telah berulangkali mengumumkan penolakan tegas mereka bagi setiap rencana perdamaian Timur Tengah AS yang mengeluarkan Yerusalem, masalah pengungsi dan permukiman Yahudi. "Kami telah mengeluarkan masalah Yerusalem dari meja perundingan," kata Trump dalam pidato di Virginia pada Selasa (21/8).

"Selama perundingan, Israel akan membayar harga yang jauh lebih besar sebab Israel telah mengambil hadiah yang sangat berharga," kata Trump. Ia merujuk kepada pengakuannya atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Desember lalu.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas belum lama mengkonfirmasi bahwa pihak Palestina takkan mengadakan pembicaraan dengan Pemerintah Trump atau menerima baik AS sebagai penengah perdamaian sebelum Washington mundur dari keputusannya mengenai Yerusalem.

Sementara itu, Sabu Abu Zuhri, Juru Bicara Hamas di Jalur Gaza, menyebut keputusan Trump untuk menghilangkan Yerusalem dari pembicaraan Palestina-Israel sangat berbahaya. "Mesti ada tanggapan tegas dan keras Palestina seperti mencabut pengakuan buat Israel, membatalkan kemitraan keamanan dan memutuskan semua kontak dan hubungan dengan Pemerintah AS," kata Abu Zuhri di dalam pernyataan yang dikirim melalui surel.

sumber : Antara/Xinhua
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement