REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Pemerintah Afghanistan mengaku tidak akan menghadiri perundingan damai multinasional dengan kelompok Taliban di Rusia bulan depan.
Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengatakan, keputusan itu seharusnya membuat Moskow mengubah rencana mereka untuk mengundang Taliban dalam negosiasi tersebut.
"Proses perdamaian tentu harus dipimpin oleh pemimpin Republik Islam Afghanistan. Kami tidak akan berpartisipasi dalam perundingan di Moskow," kata Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan Sibghat Ahmadi seperti diwartakan Aljazirah, Kamis (23/8).
Secara terpisah, pernyataan serupa juga dilontarkan pejabat Kementerian Luar Negeri Afghanistan. Dia mengatakan, Pemerintah Afghanistan memutuskan menolak untuk menghadiri konferensi di Moskow.
Dia melanjutkan, otoritas Afghanistan berniat mengadakan perbincangan langsung dengan Taliban tanpa mengikutsertakan kekuatan asing.
Baca juga, AS Siap Berunding dengan Taliban.
Pernyataan itu dilontarkan sehari setelah Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan jika bersenjata Taliban berencana ikut dalam perundingan perdamaian dengan Pemerintah Afghanistan di Moskow. Rencananya perundingan damai itu akan dihelat pada 4 September mendatang.
Taliban mengonfirmasi jika mereka akan menghadiri konferensi tersebut. Rusia telah mengundang 12 negara lain termasuk Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri pertemuan tersebut.
Serupa dengan Pemerintah Afghanistan, Paman Sam juga menolak untuk datang dan memenuhi undangan tersebut. Pemerintah Rusia lantas menyesali keputusan yang diambil pemerintahan Presiden Donald Trump itu. Belum diketahi lebih lanjut apakan keputusan Afghanistan itu akan mempengaruhi undangan Rusia kepada Taliban.
Seperti diketahui, kelompok bersenjata Taliban enggan melakukan perundingan langsung dengan Pemerintah Afghanistan yang dipimpin Presiden Ashraf Ghani. Mereka menegaskan, perundingan damai hanya akan terjadi jika Taliban berunding langsung dengan AS dan pasukan internasional yang berada di negara tersebut ditarik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika