REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Jepang mengecam Israel karena menyetujui rencana pembangunan ribuan unit rumah di wilayah yang diduduki di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Jepang mengatakan, proyek permukiman tersebut melanggar hukum internasional.

“Kegiatan permukiman melanggar hukum internasional dan Jepang telah berulang kali meminta Pemerintah Israel untuk sepenuhnya membekukan kegiatan permukiman,” kata Kementerian Luar Negeri Jepang dalam sebuah pernyataan pada Senin (27/8), dikutip laman i24News.

Jepang merupakan salah satu negara yang cukup vokal menyuarakan kecaman terhadap proyek permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem. Jepang juga secara konsisten memberikan bantuan untuk mendanai berbagai proyek vital di Gaza dan Tepi Barat.

Baca juga, Turki Kecam UU Negara Bangsa Yahudi Israel.

Sebuah laporan NHK World mengatakan Pemerintah Jepang sedang menyiapkan dana sebesar 5,4 juta dolar AS untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Dana tersebut diharapkan akan dirilis pada akhir pekan ini.

Menurut laporan media Palestina Ma’an News Agency, UNRWA telah mengonfirmasi janji bantuan dana dari Pemerintah Jepang. Dana tersebut akan digunakan untuk menyediakan bantuan mekanan bagi warga Palestina di Jalur Gaza.

Saat ini UNRWA sedang mengalami krisis pendanaan. Hal itu terjadi setelah Amerika Serikat menangguhkan dana bantuannya pada Januari lalu. Dari total 125 juta dolar AS yang disiapkan untuk UNRWA, hanya 65 juta dolar AS saja yang dikucurkan. UNRWA mengalami krisis karena merupakan pendonor terbesar bagi organisasi tersebut.

Pada Mei lalu, Jepang telah mengumumkan paket bantuan sebesar 10 juta dolar AS untuk UNRWA. Dana tersebut diprioritaskan untuk pengungsi Palestina di Suriah yang tengah dilanda krisis kemanusiaan akibat konflik selama tujuh tahun terakhir.

Pada 2017, Jepang menyumbangkan total sekitar 43,5 juta dolar AS kepada badan bantuan Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika