REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengkritik peranan Cina dalam membantu proses denuklirisasi Korea Utara (Korut). Ia mengklaim saat ini Beijing masih memasok bantuan besar untuk Korut, termasuk bahan bakar minyak, pupuk, dan komoditas lainnya.
Trump yakin saat ini Korut berada di bawah tekanan besar dari Cina mengingat perang dagang yang sedang dihadapi Beijing dengan AS. Namun pada saat bersamaan, Cina juga memasok berbagai bantuan untuk Korut, seperti uang dan bahan bakar minyak. “Ini tidak membantu (proses denuklirisasi Korut)!,” ujar Trump dalam sebuah pernyataan yang ditulis Gedung Putih pada Rabu (29/8), dikutip laman DW.
Kendati demikian, Trump tetap menyanjung hubungannya dengan pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un. Ia menilai, saat ini hubungannya dengan Kim cukup baik dan hangat. Trump telah memutuskan untuk menangguhkan latihan militer dengan Korea Selatan (Korsel). Hal itu dilakukan karena Korut memandang latihan militer itu sebagai ancaman.
Namun, Trump dapat segera memulai latihan militer gabungan dengan Korsel jika dia menghendakinya. Bila hal itu terjadi, latihan militer gabungan itu akan jauh lebih besar daripada sebelumnya.
Pada 12 Juni, Trump dan Kim bertemu dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AS-Korut. Itu merupakan pertemuan perdana bagi keduanya setelah kerap terlibat aksi saling ancam cukup intens.
Pada pertemuan itu, Trump dan Kim menandatangani sebuah kesepakatan. Terdapat empat butir isi dari kesepakatan tersebut. pertama Korut dan AS setuju menjalin hubungan baru yang mengarah ke perdamaian. Kedua, baik AS maupun Korut setuju untuk membangun rezim yang stabil di Semenanjung Korea.
Ketiga, mengacu pada Deklarasi Panmunjeom, Korut menyatakan berkomitmen melakukan denuklirisasi menyeluruh di Semenanjung Korea. Kemudian terakhir, kedua negara sepakat memulangkan tahanan perang atau tentara yang dinyatakan hilang yang telah teridentifikasi.
Kendati telah menghasilkan kesepakatan, sama seperti Uni Eropa, AS menyatakan sanksi terhadap Korut tak akan dicabut. Sanksi baru akan dilepaskan ketika negara tersebut melakukan denuklirisasi secara penuh dan lengkap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
