REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO – Liga Arab mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) mengakhiri pendanaan untuk Badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina (UNRWA). Menurut Liga Arab, keputusan tersebut mencerminkan keinginan AS menarik isu pengungsi dan Yerusalem dari perundingan antara Palestina dan Israel.
“Washington akan bertanggung jawab atas bahaya besar yang disebabkan oleh keputusan itu terhadap sekitar 5 juta pengungsi Palestina yang bergantung pada bantuan badan (UNRWA),” kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit pada Sabtu (1/9), dikutip laman Anadolu Agency.
Menrut Aboul-Gheit, penghentian pendanaan terhadap UNRWA tidak hanya membahayakan kehidupan para pengungsi, tapi juga negara-negara yang menampung mereka. “Keputusan itu (penghentian pendanaan terhadap UNRWA) memperumit masalah di Timur Tengah dan tidak membantu membawa stabilitas,” ujarnya.
Pada Jumat (31/8), juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan Washington tidak akan lagi memberikan pendanaan lebih lanjut untuk UNRWA. Hal itu diumumkan setelah sebelumnya AS menangguhkan bantuan dana terhadap UNRWA.
Pada Januari lalu, AS telah memotong dana bantuan untuk UNRWA. Dari total dana 125 juta dolar AS yang disiapkan, AS hanya mengucurkan sebanyak 65 juta dolar AS.
Hal itu dilakukan setelah Palestina memutuskan menarik diri dari perundingan damai dengan Israel yang dimediasi AS. Palestina menilai AS tak lagi menjadi mediator yang netral karena terbukti membela kepentingan Israel. Pemotongan dana bantuan UNRWA dinilai sebagai cara AS untuk mengembalikan Palestina ke meja perundingan.
Penangguhan dana bantuan itu tak ayal menyebabkan UNRWA mengalami krisis pendanaan. Sebab bagaimanapun, AS merupakan penyandang dana terbesar bagi UNRWA.
AS juga telah mengumumkan akan memangkas bantuan lebih dari 200 juta dolar AS untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza. Menurut seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, dana yang semula untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza itu akan dialihkan ke proyek-proyek prioritas AS di tempat lain.
Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh mengecam hal tersebut. Rudeineh menjelaskan, pemangkasan dana bantuan AS untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza bermotif politis.
Menurutnya tindakan itu dirancang dengan maksud menekan Palestina agar berhenti memperjuangkan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Padahal, AS sepenuhnya sadar, tidak akan ada perdamaian dengan Israel bila Yerusalem Timur tidak menjadi ibu kota Palestina.
Anggota Dewan Legislatif Palestina Hanan Ashrawi mengatakan, pemotongan dana bantuan untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza oleh AS adalah bentuk pemerasan. “Sangat jelas pemotongan bantuan AS ke Palestina adalah bentuk pemerasan murahan dan itu menunjukkan tingkat tertentu kebangkrutan moral dan politik,” katanya, dikutip laman Al Araby pada 26 Agustus lalu.
Ia menilai, ini adalah cara di mana AS terlibat dalam pendudukan Israel dan semakin menyengsarakan masyrakat Palestina. “Jadi ini merupakan pemerasan politik dan bentuk penerapan rencana Israel untuk menghukum rakyat Palestina dan memberi penghargaan kepada penjajah, Israel,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika