REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Pemerintah Jerman akan meningkatkan dukungan dan pendanaan bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Hal itu diumumkan setelah Pemerintah Amerika Serikat menyatakan akan menghentikan pendanaan terhadap UNRWA.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Adebahr mengatakan, tahun ini Pemerintah Jerman telah mengalokasikan dana bantuan sebesar 81 juta euro atau 94 juta dolar AS untuk UNRWA. “Dan saat ini kami sedang bekerja untuk mengalokasikan sejumlah besar bantuan tambahan,” ujarnya, dikutip laman Anadolu Agency.
Menurut Adebahr, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas telah menulis kepada rekan-rekannya di Eropa tentang krisis pendanaan yang sedang dihadapi UNRWA. “Menteri Maas akan menghargai jika rekan-rekannya di Eropa juga mencari cara untuk mendukung UNRWA, dan untuk memeriksa apakah mungkin meningkatkan bantuan keuangan mereka,” katanya menambahkan.
Ia mengungkapkan, Maas juga akan menjalin diskusi dengan rekan-rekan lainnya terkait UNRWA menjelang pertemuan Majelis Umum PBB bulan depan.
Pada Jumat (31/8), juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan Washington tidak akan lagi memberikan pendanaan lebih lanjut untuk UNRWA. Hal itu diumumkan setelah sebelumnya AS menangguhkan bantuan dana terhadap UNRWA.
Pada Januari lalu, AS telah memotong dana bantuan untuk UNRWA. Dari total dana 125 juta dolar AS yang disiapkan, AS hanya mengucurkan sebanyak 65 juta dolar AS.
Hal itu dilakukan setelah Palestina memutuskan menarik diri dari perundingan damai dengan Israel yang dimediasi AS. Palestina menilai AS tak lagi menjadi mediator yang netral karena terbukti membela kepentingan Israel.
Baca juga, Uni Eropa Tegaskan Dukungan untuk UNRWA.
Pemotongan dana bantuan UNRWA dinilai sebagai cara AS untuk mengembalikan Palestina ke meja perundingan. Penangguhan dana bantuan itu tak ayal menyebabkan UNRWA mengalami krisis pendanaan. Sebab bagaimanapun, AS merupakan penyandang dana terbesar bagi UNRWA.
AS juga telah mengumumkan akan memangkas bantuan lebih dari 200 juta dolar AS untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza. Menurut seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, dana yang semula untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza itu akan dialihkan ke proyek-proyek prioritas AS di tempat lain.
Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh mengecam hal tersebut. Rudeineh menjelaskan, pemangkasan dana bantuan AS untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza bermotif politis.
Menurutnya tindakan itu dirancang dengan maksud menekan Palestina agar berhenti memperjuangkan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Padahal, AS sepenuhnya sadar, tidak akan ada perdamaian dengan Israel bila Yerusalem Timur tidak menjadi ibu kota Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika