REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Yordania menolak ide Amerika Serikat (AS) tentang pembentukan konfederasi Palestina-Yordania. Menurut Yordania, hal itu tidak mungkin direalisasikan.
Juru bicara Pemerintah Yordania Jumana Ghuneimat mengatakan, menyatukan Kerajaan Yordania dengan Tepi Barat yang diduduki Israel bukan hal terbuka untuk didiskusikan. Di sisi lain, menurutnya, ide itu tidak mungkin diwujudkan.
Hal senada dinyatakan sayap politik Ikhwanul Muslimin Yordania, the Islamic Action Front (IAC). Juru bicara IAC Murad al-Adailah mengatakan, pembentukan konfederasi Palestina-Yordania akan menyebabkan rakyat Palestina kehilangan hak untuk merebut tanahnya kembali yang diduduki Israel.
“Ide konfederasi berarti rakyat Palestina kehilangan hak mereka untuk membebaskan tanahnya yang diduduki. Hak ini hanya dapat dicapai dengan pembebasan semua tanah Palestina,” kata Adaliah, dikutip laman Anadolu Agency pada Senin (3/9).
Baca juga, Turki Kecam UU Negara Bangsa Yahudi.
Dia menegaskan rakyat Yordania tidak akan menerima solusi apa pun yang akan membuat hak-hak warga Palestina terancam.
Sebelumnya Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan tim negosiasi Presiden AS Donald Trump telah menawarinya sebuah perjanjian damai berdasarkan konfederasi dengan Yordania. Abbas mengaku dapat menerima penawaran itu dengan syarat Israel bagian dari konfederasi.
“Saya ditanya apakah saya yakin pada federasi dengan Yordania,” kata Abbas tentang perundingan yang diadakan bersama penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner dan utusan khusus AS untuk perdamaian Timur Tengah Jason Greenblatt, dikutip Haaretz, Ahad (2/9).
Abbas menjawab bahwa dia dapat menerima penawaran tersebut, namun dengan syarat Israel bergabung di dalamnya. “Saya ingin konfederasi tiga pihak dengan Yordania dan Israel, dan saya meminta Israel untuk menerima tawaran seperti itu,” kata Abbas, dikutip laman the Jerusalem Post.
Kendati demikian, kantor berita Palestina WAFA melaporkan, Abbas tetap berkomitmen untuk merundingkan perjanjian damai dengan Israel atas dasar solusi dua negara. Perundingan solusi dua negara diketahui telah mandek sejak 2014.
Sementara itu, juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeina mengatakan rakyat Palestina dan Yordania yang akan memutuskan apakah mereka bersedia berada dalam konfederasi. Ia mengungkapkan gagasan konfederasi dengan Yordania telah menjadi agenda pemerintahan Palestina sejak 1984.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
