REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN – Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) Pierre Krahenbuhl menilai keputusan Amerika Serikat (AS) menghentikan pendanaan kepada lembaganya memiliki alasan politis. Hal itu telah ia terka sejak AS mengumumkan menangguhkan dana bantuannya untuk UNRWA pada Januari lalu.
Krahenbuhl mengungkapkan, pada Januari lalu, AS telah mengumumkan hanya akan mengucurkan dana sebesar 60 juta dolar AS untuk UNRWA. Padahal dana yang disiapkan mencapai 125 juta dolar AS. Krahenbuhl mengaku saat itu AS tak memberitahunya perihal alasan pemangkasan dana bantuan untuk lembaga yang dipimpinnya.
“Ini membuat saya percaya bahwa keputusan itu dibuat untuk alasan politik sebagai bagian dari ketegangan antara AS dan Otoritas Palestina. Tidak ada yang UNRWA dapat lakukan untuk hal tersebut,” kata Krahenbuhl ketika diwawancara Washington Post.
Penangguhan dana bantuan untuk UNRWA pada Januari lalu dilakukan AS setelah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal tersebut membuat Palestina akhirnya memutuskan menarik diri dari perundingan damai dengan Israel yang dimediasi AS.
Palestina menilai AS tak lagi menjadi mediator yang netral karena terbukti membela kepentingan politik Israel. Penangguhan dana bantuan UNRWA diduga dilakukan AS untuk mengembalikan Palestina ke meja perundingan.
Ia menjelaskan, sejak AS memutuskan memangkas dana bantuannya, UNRWA mengalami defisit anggaran sekitar 446 juta dolar AS. Namun lebih dari setengah dari defisit telah ditutupi sumbangan dari beberapa negara, seperti Jepang, India, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Uni Eropa. “Situasi masih kritis tapi saya berharap kami akan mengatasi utang 200 juta dolar AS,” ujarnya.
Krahenbuhl pun mengecam tudingan AS yang menyebut UNRWA hanya melanggengkan masalah pengungsi Palestina. “Hanya ada satu hal yang melanggengkan situasi pengungsi, termasuk pengungsi Palestina, dan itu adalah kegagalan luar biasa dari komunitas internasional untuk membawa solusi yang adil dan inklusif untuk konflik,” katanya.
Pada Jumat pekan lalu AS mengumumkan akan menghentikan pendanaan untuk UNRWA. "Pemerintah telah secara hati-hati meninjau masalah ini dan memutuskan bahwa AS tidak akan memberikan kontribusi tambahan kepada UNRWA," kata Departemen Luar Negeri AS.
"Ketika kami membuat kontribusi sebesar 60 juta dolar AS pada Januari, kami menegaskan AS tidak lagi bersedia menanggung bagian yang sangat tidak proporsional dari beban biaya UNRWA yang telah kami asumsikan selama bertahun-tahun," ujar Departemen Luar Negeri AS menambahkan dalam pernyataannya.
Keputusan AS menghentikan pendanaan bagi UNRWA diyakini akan mengancam keberlangsungan program-program lembaga tersebut. Sebab AS merupakan pendonor terbesar bagi UNRWA dengan dana yang disumbangkan rata-rata mencapai 300 juta dolar AS setiap tahunnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
