REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA – Pemimpin Katalunya Quim Torra akan meluncurkan kembali kampanye pemisahan diri dengan Spanyol. Ia menolak tawaran Pemerintah Spanyol untuk menggelar referendum mengenai otonomi yang lebih besar untuk wilayahnya.
Sumber-sumber di pemerintahan Katalunya mengatakan Torra akan menuntut referendum baru mengenai kemerdekaan wilayahnya. Hal itu akan diutarakan Torra pada Selasa (4/9) malam dalam ceramahnya yang berjudul “Our Moment”.
Ceramah tersebut dilakukan menjelang peringatan “Diada” atau hari nasional Katalan yang jatuh sepekan lagi. Diada biasa diperingati dengan melakukan aksi damai di jalanan sambil menyuarakan keinginan untuk memisahkan diri dengan Spanyol.
Pada Senin kemarin, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengusulkan referendum mengenai otonomi Katalunya yang lebih besar. Namun ia dengan tegas menyisihkan referendum tentang kemerdekaan atau upata sepihak Katalunya memisahkan diri dari Spanyol.
Ketua parlemen Katalan yang pro-kemerdekaan, Roger Torrent, mengatakan usulan Sanchez untuk menggelar referendum otonomi yang lebih besar tidak akan diterima. “Sebuah referendum tentang penentuan nasib sendiri adalah apa yang mayoritas orang Katalan inginkan dan itulah yang harus kita hadiri,” ujar Torrent dalam sebuah wawancara radio.
Katalunya telah menggelar referendum kemerdekaan pada Oktober 2017. Kala itu, situasi cukup tegang karena aparat keamanan Spanyol berusaha menutup tempat pemungutan suaran dan membubarkan massa yang hendak memberikan suaranya. Kendati demikian, pemungutan suara tetap berlangsung.
Hasil referendum itu menunjukkan lebih sekitar 90 persen warga Katalunya menghendaki agar mereka memisahkan diri dari Spanyol. Kala itu, pemimpin Katalunya Carles Puigdemont tidak mendeklarasikan kemerdekaan wilayahnya secara tegas dan eksplisit. Dia justru menggunakan hasil referendum untuk bernegosiasi dengan Madrid.
Namun, Pemerintah Spanyol enggan meladeni Puigdemont karena menganggap referendum kemerdekaan itu adalah ilegal. Setelah tarik menarik, parlemen Katalunya akhirnya memutuskan mendeklarasikan kemerdekaan wilayah tersebut.
Pascadeklarasi, Pemerintah Spanyol segera mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol. Dengan aktifnya pasal tersebut, Madrid memiliki wewenang mengambil alih dan mengontrol langsung pemerintahan otonom Katalunya.
Perdana menteri Spanyol kala itu, Mariano Rajoy, segera memecat Puigdemont sebagai pemimpin Katalunya. Ia pun memberhentikan wakil dan semua menteri regionalnya. Setelah itu, Pengadilan Tinggi Spanyol menerbitkan surat perintah penangkapan Eropa terhadap Puigdemont dan empat anggota kabinetnya yang telah bertolak ke Belgia.
Perselisihan antara pemerintah Katalunya dan Spanyol saat ini dianggap merupakan yang terburuk dalam beberapa dekade terkahir. Apalagi, Pemerintah Spanyol telah mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol. Pasal 155 Konstitusi Spanyol 1978 tidak pernah diaktifkan selama empat dekade terakhir, tepatnya ketika demokrasi dipulihkan pada akhir era kediktator Jenderal Francisco Franco.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
