REPUBLIKA.CO.ID, PBB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memimpin sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) untuk membahas masalah Iran. Trump akan menyoroti pelanggaran terhadap hukum internasional yang dilakukan negara itu.
Demikian disampaikan, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, Selasa (5/9).
Sidang tersebut akan dilangsungkan bulan ini dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia di New York.
Amerika Serikat yang menjadi Presiden Dewan Keamanan pada September hingga kini belum berhasil mendorong Dewan untuk memanggil Iran. Haley sendiri telah secara berkala menyerang Iran dengan menuduh negara itu menyampuri perang di Suriah dan Yaman.
Para diplomat mengatakan, Iran bisa mengajukan permintaan untuk berbicara dalam pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB pada 26 September mendatang.
Presiden Iran Hassan Rouhani dijadwalkan menyampaikan pidato pada 25 September.
Misi Iran untuk PBB belum menanggapi permintaan untuk berkomentar.
Haley mengatakan, Amerika Serikat tidak akan keberatan jika Rouhani berpidato.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan, sidang yang membahas Iran nanti harus memusatkan pembicaraan pada penerapan kesepakatan 2015 soal nuklir Iran.
"Kami sangat berharap akan ada pandangan-pandangan yang disuarakan dalam kaitannya dengan penarikan AS dari kesepakatan nuklir internasional tahun 2015," kata Polyanskiy kepada Dewan Keamanan.
Trump pada Mei menarik AS dari perjanjian nuklir antara Iran dan enam negara kuat dunia. Perjanjian itu sendiri dibuat untuk mengekang kemampuan nuklir Iran, sebagai imbalan atas pencabutan sejumlah sanksi atas negara itu. Trump telah memerintahkan AS menerapkan kembali sanksi-sanksinya, yang sempat ditangguhkan berdasarkan kesepakatan 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
