Rabu 12 Sep 2018 12:09 WIB

PBB: Pertumpahan Darah Harus Dihindari di Idlib

Semua pihak yang bertikai harus menunaikan kewajibannya di bawah hukum internasional.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Teguh Firmansyah
Sukarelawan White Helmets mencari korban setelah ledakan di Idlib, Suriah, April lalu.
Foto: EPA/Mohammed Badra
Sukarelawan White Helmets mencari korban setelah ledakan di Idlib, Suriah, April lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan, pertumpahan darah harus dihindari dalam konfrontasi militer di Provinsi Idlib, Suriah. Semua pihak, kata dia, harus tetap menunaikan kewajibannya di bawah hukum internasional.

Guterres mengatakan, kehadiran kelompok radikal di Idlib memang tak dapat ditoleransi. “Tetapi memerangi terorisme tidak mengesampingkan pihak-pihak yang bertikai dari kewajiban inti mereka di bawah hukum internasional,” ujarnya saat berbicara di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (11/9), dikutip laman UN News.

Kewajiban yang dimaksud Guterres adalah perihal pasokan serta akses bantuan kemanusiaan.Yakni memastikan pelayanan dasar dalam rumah sakit bisa berjalan. Selain itu juga, pihak bertikai harus dapat menghormati hukum humaniter internasional.

Hal itu penting agar pertumpahan darah di Idlib dapat diminimalisasi. "(Idlib) tak boleh diubah menjadi mandi darah," ujar Guterres.

Baca juga, Perang Habis-habisan di Idlib Dimulai, Korban Berjatuhan.

Ia pun mengomentari perundingan damai Suriah yang telah berlangsung beberapa putaran di Jenewa, Swiss. Menurutnya, kemajuan lebih besar dibutuhkan guna mempercepat penyelesaian konflik Suriah.

Caranya adalah dengan pembentukan komite konstitusional sebagai bagian dari paket politik secara keseluruhan. “Tidak ada solusi militer untuk konflik, solusinya harus politis,” ucap Guterres.

Idlib merupakan wilayah yang hendak direbut kembali oleh Suriah dengan bantuan sekutunya, yakni Rusia dan Iran. Saat ini Idlib masih dikuasai milisi pemberontak yang menentang pemerintahan Bashar al-Assad. Idlib menjadi satu-satunya wilayah yang masih berada di luar kontrol Pemerintah Suriah.

Serangan militer ke Idlib dilancarkan sejak pekan lalu. Pesawat-pesawat tempur Rusia telah melakukan pengeboman ke sejumlah titik di wilayah tersebut.

PBB telah memperingatkan, serangan ke Idlib, yang dihuni 2,9 juta orang, berpotensi menciptakan keadaan darurat kemanusiaan dalam skala yang belum terlihat sebelumnya. Jumlah warga Idlib yang membutuhkan bantuan, yang saat ini sudah cukup tinggi, akan melonjak tajam. Sementara itu, 800 ribu orang diperkirakan dapat mengungsi bila serangan besar-besaran terjadi di sana.

Perang Suriah telah berlangsung sekitar tujuh tahun. Konflik telah menyebabkan lebih dari setengah juta orang tewas dan lebih dari 10 juta lainnya mengungsi ke berbagai negara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement