REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Dua negara Korea yakni Korea Selatan dan Korea Utara akan membuka kantor penghubung di kota perbatasan Keasong. Kantor tersebut akan memfasilitasi pemimpin kedua negara dapat saling berkirim pesan dan mengurangi ketegangan militer di teluk Peninsula.
"Kantor penghubung akan memainkan peranan besar dalam komunikasi kami, meningkatkan hubungan inter-Korea, menurunkan ketegangan militer di Teluk Korea dan mempermanenkan perdamaian," kata juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Baik Tae-hyun, seperti dilansir dari Nikkei Asia, Rabu (12/9).
Kementerian Unifikasi Korea Selatan juga mengatakan kedua negara akan berkerja sama dalam proses pembangunan kantor penghubung tersebut. Mereka juga akan mengatur pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang untuk mendukung warga kedua negara bisa saling mengunjungi satu sama lain.
"Kami mengharapkan kantor tersebut akan mengelola hubungan inter-Korea dengan komunikasi yang stabil 24 jam per hari, 365 hari per tahun, kami juga ingin membantu proses pembicaraan denuklirisasi antara Korea Utara dengan Amerika Serikat," kata Tae-hyun.
Pengumuman akan dibukanya kantor penghubung itu hanya dua hari berselang setelah AS menyatakan ingin melanjutkan pertemuan kedua di Korea Utara. Presiden Amerika Donald Trump sudah menerima permintaan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk bertemu kembali setelah sebelumnya mereka bertemu di Singapura pada Juni lalu.
Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan wakil-menteri Unifikasi masing-masing negara akan menjadi pimpinan di kantor penghubung tersebut. Tugas mereka saling bertukar pesan dari masing-masing pemimpin negara.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan berkunjung ke Pyongyang untuk bertemu dengan Kim Jong-un ketiga kalinya pada minggu depan. Rencana pembangunan kantor penghubung itupun di dukung oleh para ahli.
Peneliti senior di Sejong Institute, Jin Chang-soo menyambut positif rencana tersebut. Tapi menurutnya Korea Selatan tetap harus berhati-hati agar tetap mematuhi sanksi yang diberikan Perserikatan Bangsa-bangsa kepada Korea Utara.
"Kantor penghubung bukan sesuatu yang buruk karena akan membuka saluran komunikasi yang mana akan meningkatkan komunikasi antara kedua negara, namun, Korea Selatan perlu memperhatikan agar tidak melanggar sanksi karena masyarakat internasional khawatir tentang hal ini," kata Soo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
