REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Pemerintah Bangladesh tidak mempunyai rencana memukimkan ratusan ribu pengungsi Rohingya secara tetap (permanen). Kementerian Luar Negeri Bangladesh pada Rabu (12/9) mengatakan bahwa Rohingya milik Myanmar, tempat mereka melarikan diri.
Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan sekitar 700 ribu pengungsi Rohingya menyeberang dari Myanmar di barat masuk ke Bangladesh sejak Agustus tahun lalu. Gelombang pengungsian besar-besaran terjadi ketika serangan pemberontak Rohingya terhadap pasukan keamanan Myanmar memicu tanggapan tentara.
Bangladesh dan Myanmar mencapai kesepakatan pada November untuk memulai pemulangan dalam dua bulan. Tapi rencana pemulangan tersebut belum terealisasi dan warga Rohingya masih melintasi perbatasan.
"Kami berpikir tidak akan melebur mereka di Bangladesh. Mereka milik Myanmar," kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Shahidul Haque kepada Reuters di sela-sela Forum Ekonomi Dunia tentang ASEAN di Hanoi.
Ia juga meminta negara maju menerima lebih banyak warga Rohingya atas dasar kemanusiaan. "Warga Rohingya akan tinggal di kampung pengungsi hingga kembali ke Myanmar atau dimukimkan di negara lain," kata Haque.
Penyelidik PBB pada bulan lalu menyatakan tentara Myanmar melakukan pembantaian dan pemerkosaan bergerombol terhadap warga Rohingya dengan niat pemunahan dan bahwa panglima serta lima jenderal harus dituntut atas kejahatan paling berat di bawah hukum antarbangsa.
Myanmar membantah tuduhan melakukan kekejaman, dengan mengatakan bahwa tentara melakukan tindakan sah terhadap petempur. Myanmar membangun pusat persinggahan bagi pengungsi untuk kembali, tapi badan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan mereka belum aman untuk melakukannya.
Rohingya di Bangladesh ditampung di kampung darurat di Cox's Bazar. Dengan penundaan pemulangan, Bangladesh menyiapkan rumah baru di pulau terpencil bernama Bhasan Char, yang dikatakan kelompok hak asasi manusia bisa menjadi sasaran banjir.
Haque mengatakan kepada Reuters bahwa pulau itu akan siap dalam beberapa bulan untuk dimasuki warga Rohingya, dengan menambahkan bahwa menampung warga Rohingya itu hanya sementara. Perdana Menteri Bangladesh pada bulan ini mendesak masyarakat dunia meningkatkan tekanan terhadap Myanmar untuk memastikan pemulangan warga Rohingya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika