REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Wali Kota London Sadiq Khan menyerukan referendum tentang keputusan Inggris hengkang dari Uni Eropa atau dikenal dengan istilah Brexit (British Exit). Menurutnya perundingan Brexit yang telah berlangsung selama setahun mengalami kebuntuan dan kebingungan.
"Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, saya memutuskan masyarakat harus mendapatkan keputusan final. Ini berarti suara publik pada setiap kesepakatan atau pemungutan suara pada ketidaksepakatan, di samping opsi untuk tinggal di Uni Eropa," kata Khan dalam opini yang diterbitkan The Observer, dikutip laman The Independent, Ahad (16/9).
Ia mengaku tidak pernah berharap untuk mendukung seruan referendum kedua. Namun, ia kian khawatir karena pendekatan terhadap negosiasi Brexit semakin kacau dan mengalami kebuntuan.
Dengan berlalunya waktu bagi Pemerintah Inggris untuk merundingkan kesepakatan akhir dengan Uni Eropa sebelum Maret 2019, Khan menyebut negaranya berpotensi menghadapi dua skenario atau kemungkinan berisiko. "Kedua skenario ini adalah satu juta mil dari apa yang dijanjikan selama kampanye referendum (Brexit), hanya semakin mengungkap kebohongan dan kebohongan yang dijual kepada publik," kata Khan.
Ia pun secara tegas menyatakan keraguannya terhadap peranan Perdana Menteri Inggris Theresa May. "Saya tidak yakin Theresa May memiliki mandat untuk berjudi dengan begitu gamblang dengan ekonomi Inggris dan penghidupan masyarakat," ujarnya.
Ketika menghadiri acara BBC One's Andrew Marr Show, Khan kembali menegaskan seruannya untuk menggelar referendum kedua terkait Brexit. "Alih-alih memiliki kesepakatan buruk atau tidak ada kesepakatan, mara kita serahkan itu kepada publik Inggris dengan opsi untuk tetap berada di Uni Eropa," ucapnya.
Khan menolak ketika dituduh mencoba mengalihkan perhatian publik terkait rekam jejaknya sebagai wali kota London. Ia diketahui cukup mendapat banyak kritik karena insiden penusukan yang terjadi di London, termasuk perihal kebijakannya dalam bidang perumahan dan transportasi.
Menteri Lingkungan Inggris Mr Gove mengatakan komentar Khan terkait proses Brexit mengganggu. Gove merupakan tokoh yang sangat mendukung Inggris untuk memisahkan diri dari Uni Eropa.
"Orang-orang memilih dengan jelas, 17,4 juta orang, untuk meninggalkan Uni Eropa. Sadiq pada dasarnya mengatakan, 'Hentikan, mari tunda prosesnya, mari melemparkannya ke dalam kekacauan'. Saya pikir itu akan menjadi kesalahan besar," kata Gove.
Awal bulan ini, Theresa May telah mengatakan Pemerintah Inggris tidak akan melakukan pemungutan suara kembali terkait proses Brexit. "Mengajukan pertanyaan sekali lagi akan menjadi pengkhianatan besar terhadap demokrasi kita dan pengkhianatan terhadap kepercayaan itu," kata May dalam opininya yang diterbitkan Sunday Telegraph.
May telah berulang kali menyisihkan opsi penyelenggaraan referendum kedua setelah referendum Brexit pertama digelar dua tahun lalu. Ia mengatakan anggota parlemen akan dapat memilih apakah akan menerima kesepakatan akhir.
Namun dengan berlalunya waktu bagi Inggris dan Uni Eropa untuk membatalkan kesepakatan Brexit, Pemerintah Inggris sedang mempersiapkan rencana Brexit tanpa kesepakatan. May menandatangani surat pengunduran diri dari Uni Eropa pada 28 September 2017.
Dengan ditandatanganinya surat tersebut, Inggris dan Uni Eropa memulai proses perundingan selama dua tahun sebagaimana diatur dalam pasal 50 Uni Eropa. Berdasarkan Pasal 50 Uni Eropa diatur tentang mekanisme pengunduran negara anggota Uni Eropa. Terdapat lima ayat dalam Pasal 50 yang wajib diikuti oleh setiap negara yang hendak hengkang dari perhimpunan negara-negara Eropa tersebut.
Pada Juni 2016, Inggris telah menggelar referendum untuk menentukan statusnya di Uni Eropa. Dari referendum tersebut, 52 persen rakyat Inggris menyetujui Inggris meninggalkan perhimpunan negara-negara Eropa tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika