REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) Pierre Krahenbuhl bertekad mempertahankan layanan untuk 5 juta pengungsi Palestina. UNRWA, kata dia, tidak akan menyerah begitu saja pascakeputusan Amerika Serikat (AS) menghentikan pendanaannya terhadap lembaga tersebut.
Krahenbuhl mengatakan, saat ini UNRWA sedang mencari kemitraan baru dengan berbagai negara, organisasi, serta individu guna menutup defisit anggarannya. “Kami telah meluncurkan kampanye penggalangan dana global (bertajuk) ‘Dignity is Priceless’ karena kami berkomitmen untuk para pengungsi Palestina dan kami tidak akan menghentikan misi ini,” ujarnya dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan lembaga swadaya masyarakat di Ramallah, dikutip laman Middle East Monitor, Kamis (20/9).
Menurutnya, UNRWA adalah organisasi yang berinvestasi pada manusia dan bekerja untuk hak serta martabat mereka. “Jika para donor mendapatkan fakta ini, kami yakin, kami akan terus menerima sumbangan (dana),” ucapnya.
Ia mengatakan, UNRWA telah menghubungi banyak negara guna menjamin program pendidikan bagi setengah juta pengungsi anak Palestina. “Ini adalah pencapaian besar. Kami masih membutuhkan 200 juta dolar AS untuk memastikan sekolah terus terbuka hingga akhir tahun,” katanya.
Krahenbuhl mengucapkan terima kasih kepada negara-negara yang masih peduli terhadap UNRWA. Adapun negara-negara itu antara lain Qatar, Arab Saudi, Kuwait, Jepang, India, Cina, Indonesia, Malaysia, Swedia, Jerman, Prancis, Swiss, Kanada, dan Inggris.
AS telah memutuskan untuk menghentikan pendanaan terhadap UNRWA. Keputusan tersebut diyakini akan berdampak hebat dan mengancam eksistensi UNRWA. Hal itu karena AS merupakan negara penyandang dana terbesar bagi badan tersebut dengan kontribusi rata-rata mencapai 300 juta dolar AS per tahun.
Keputusan AS menghentikan sumbangan dan kontribusinya terhadap UNRWA diduga bermotif politis. Washington dituding sengaja melakukan hal tersebut guna menyeret kembali Palestina ke perundingan damai dengan Israel yang dimediasi olehnya.
Sejak AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Palestina memang memutuskan menarik diri dari perundingan damai dengan Israel. Palestina menilai AS tak lagi menjadi mediator yang netral karena terbukti membela kepentingan politik Israel.
Baca: AS akan Lanjutkan Pembicaraan Perlucutan Nuklir Korut
Ikuti Whatsapp Channel Republika
