REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersumpah tak akan membiarkan Yerusalem diklaim oleh Israel dan Amerika Serikat (AS). Hal itu ia sampaikan ketika berbicara di hadapan komunitas Muslim dan Turki di AS pada Ahad (23/9).
"Kami tidak akan meninggalkan Yerusalem, kiblat pertama kami kepada para penjajah dan mereka yang melakukan teror negara terhadap warga Palestina," ujar Erdogan, dikutip laman Anadolu Agency.
Ia mengatakan, Turki akan melanjutkan perjuangannya menentang Israel dan AS pada level diplomasi tingkat tertinggi. Sebab, Israel telah mengklaim Yerusalem sebagai ibu kotanya dan AS mengakui klaim tersebut.
Pada Desember 2017, AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal itu segera menuai kecaman dari negara-negara Arab dan Muslim. Keputusan AS itu dinilai telah melanggar berbagai resolusi internasional terkait status Yerusalem.
Setelah pengakuan tersebut, Palestina memutuskan menarik diri dari perjanjian damai dengan Israel yang dimediasi AS. Palestina menilai, AS tak lagi menjadi mediator netral karena terbukti membela kepentingan politik Israel.
Belakangan AS melakukan beberapa upaya atau tekanan guna menarik kembali Palestina ke perundingan damai. Hal itu dilakukan dengan menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington. AS bahkan mencabut izin tinggal bagi Kepala Delegas PLO untuk AS Husam Zomlot.
Tak hanya itu, AS memutuskan menghentikan pendanaan terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Keputusan tersebut disesalkan banyak pihak, termasuk Uni Eropa.
AS merupakan penyandang dana terbesar bagi UNRWA, dengan rata-rata kontribusi mencapai 300 juta dolar per tahun. Keputusan AS menghentikan pendanaan tak pelak berdampak besar bagi UNRWA.
Saat ini, UNRWA tengah berjuang menggalang dana guna menambal kekurangan dana akibat keputusan AS. Penghimpunan dana penting dilakukan agar program dan layanan UNRWA bagi 5 juta pengungsi Palestina tetap berjalan.
AS juga telah memutuskan mengalihkan dana pembangunan sebesar 200 juta dolar AS untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza. Presiden AS Donald Trump adalah orang yang memerintahkan langsung agar dana itu dicabut dan dialihkan.
Palestina telah menanggap langkah-langkah yang diambil AS sebagai cara agar mereka menerima konsep kesepakatan damai yang diusungnya atau dikenal dengan istilah "Deal of Century". Konsep kesepakatan itu telah ditolak karena disebut-sebut tak lagi menyertakan pembahasan perihal Yerusalem dan hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah yang kini diduduki Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika