REPUBLIKA.CO.ID, HONGKONG -- Pemerintah Hong Kong melakukan langkah yang tidak pernah mereka ambil sebelumnya. Dilansir dari ABC News, Senin (24/9), Hong Kong melarang sebuah partai politik yang menyuarakan kemerdekaan dari Cina. Kabarnya pelarangan itu dilakukan untuk keamanan nasional.
Sekretaris Keamanan Hong Kong, John Lee mengumumkan Partai Nasional Hong Kong sudah dilarang beroperasi pada, Senin hari ini. Status Hong Kong saat ini Daerah Administrasi khusus dengan konsep satu negara dua sistem.
Lee tidak mengumumkan lebih jauh detail pelarangan tersebut. Tapi sebelumnya agensi keamanan Hong Kong sudah mengirim surat kepada pemimpin ketua partai Nasional Hong Kong Andy Chan. Surat yang ditunjukkan kepada laki-laki berusia 27 tahun tersebut berisi permintaan pembubaran partai tersebut.
"Atas dasar kepentingan keamanan nasional atau keamanan publik, ketertiban umum atau perlindungan terhadap hak dan kekebabasan orang banyak," kata surat tersebut.
Sampai saat ini Chan belum mengungkapkan komentar apa pun. Surat tersebut menyinggung tentang undang-undang keamanan nasional yang tidak pernah lagi digunakan sejak 1997. Pelarangan tersebut menaikkan kecurigaan Cina ingin memperkuat pengaruh mereka terhadap koloni Inggris tersebut.
Sebelumnya, Presiden Cina Xi Jingping dan pejabat-pejabat tinggi Cina lainnya menyatakan tidak akan menoleransi tindakan separatisme dalam bentuk apapun. Persepsi Beijing akan mengingkari sistem otonomi dan mengikis pemilihan umum serta kebebasan perpendapat justru mendorong generasi muda Hong Kong meminta otonomi yang lebih luas lagi, jika mereka tidak bisa sepenuhnya merdeka.
Pada 2014 terjadi demonstrasi besar-besar karena pemerintah pusat Cina ingin mempertahankan kekuasaan Partai Komunis untuk menyaring kandidat-kandidat pemimpin di Hong Kong. Chan sempat mengatakan ia sempat didekati kepolisian setempat dengan dokumen berisi pidato dan aktivitasnya sejak Partai Nasional Hong Kong didirikan pada 2016 lalu.
Partai Nasional Hong Kong didirikan sebagai rasa frustasi anak muda Hong Kong terhadap perlakuan Beijing terhadap tanah kelahiran mereka. Meski berjanji memberikan otonomi terhadap Hong Kong tapi banyak aktivitis yang mengeluh tentang pengaruh Cina dalam pemilihan umum yang demokratis di Hong Kong.
Chan dan beberapa kandidat yang mendukung kemerdekaan dari Cina didiskualifikasi menjadi anggota legislatif Hong Kong pada tahun 2016 lalu. Sebab mereka menolak untuk menandatangani perjanjian yang menyatakan Hong Kong adalah bagian yang tidak dapat terpisah dari Cina. Partai Nasional pun tidak pernah memiliki kursi di DPR Hong Kong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
