REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Jepang dan Amerika sepakat untuk memperluas kerja sama mempromosikan perdagangan bebas bilateral antara kedua negara. Kesepakatan itu dibuat setelah sebelumnya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam menghentikan kerja sama dengan Jepang. Trump mengancam Jepang setelah mengetahui perdagangan AS dengan Jepang defisit.
Ia meminta perdagangan yang lebih seimbang. Dalam pertemuan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dengan Trump di New York, pemerintah Jepang meminta rencana AS untuk memberlakukan tarif impor terhadap komoditas otomotif mereka. Sementara AS meminta adanya negosiasi ulang kesepakatan perdagangan bilateral kedua negara.
"Kami berbagi sudut pandang tindakan masing-masing atau Anda bisa katakan skema atau sesuatu untuk mempromosikan perdagangan," kata Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang Toshimitsu Motegi, seperti dilansir dari Kyodo, Rabu (26/9).
Hal ini Motegi katakan setelah bertemu dengan Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer. Motegi mengaku saat ini kedua negara berada dalam jalur yang benar dalam menyelesaikan tantang di perdagangan bilateral. Ia juga mengatakan pertemuan Abe dan Trump menjadi kesepakatan yang telah diharapkan.
"Pada pertemuan kedua kepala negara besok (27/9), kami berharap menghasilkan sesuatu yang bagus," kata Motegi.
Jepang sempat khawatir dengan paksaan AS untuk melakukan negosiasi ulang perdagangan bilateral. Jepang khawatir jika akses mereka ke pasar otomotif dan pertanian di AS dipersulit. Kabarnya Jepang setuju untuk melakukan negosiasi ulang dengan syarat AS menunda rencana mereka menerpakan tarif impor terhadap mobil dan komoditas pertanian Jepang.
Trump melihat persoalan defisitnya neraca perdagangan AS dengan serius. Ia ingin segera menyelesaikan ketidakseimbangan tersebut. Sementara itu industri otomotif Jepang akan mengalami guncangan yang berat jika AS memberlakukan tarif impor.
Para ahli mengatakan tidak hanya industri otomotif saja yang terdampak. Tapi seluruh perekonomian Jepang akan mengalami kemerosotan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika