REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Diplomat teras AS di Australia mengonfirmasi secara terbuka bahwa kedua negara sedang berusaha menghentikan perusahaan telekomunikasi asal Cina, Huawei, untuk membangun jaringan kabel internet domestik di Papua Nugini.
Pemerintah Federal Australia melibatkan diri untuk membangun kabel internet bawah laut di Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Sebagian karena sejumlah badan keamanan tak mau memberi Huawei akses ke infrastruktur internet Australia.
Namun, Canberra menanggapi dengan waspada ketika Pemerintah Papua Nugini mengumumkan Huawei akan membangun jaringan domestik yang berbeda dari kabel. Hal itu memicu kekhawatiran keamanan siber baru.
Pemerintah Federal Australia juga telah melarang Huawei ambil bagian dalam peluncuran jaringan seluler 5G Australia, karena itu bisa terkena "kebijakan ekstra-yudisial" dari Beijing. Australia telah mencoba untuk mengadang Cina dengan menawarkan untuk membiayai jaringan Papua Nugini dari dana infrastruktur bersama dengan AS dan Jepang.
Menteri-menteri Australia telah menolak berkomentar secara terbuka tentang pergulatan geopolitik itu. Tetapi Kuasa Usaha AS, James Carouso, memberikan jawaban yang gamblang ketika ditanya tentang jaringan tersebut. "Kami sedang memberikan tawaran tandingan. Ini adalah negosiasi yang sedang berlangsung," kata Carouso.
"Akhirnya itu semua terserah kepada Pemerintah Papua Nugini. Tapi idenya adalah untuk memberi alternatif. Ini bukan untuk mengatakan jangan berbisnis dengan Cina. Penawaran Cina sudah disampaikan. Terserah kami untuk bersaing."
AS dan Australia sama-sama terkesima dengan peningkatan investasi infrastruktur Cina di kawasan itu. Mereka menuduh Beijing mendorong korupsi dan membebani negara-negara kecil dengan utang yang tidak berkelanjutan.
Pada Mei, AS, Australia, dan Jepang mengumumkan kemitraan trilateral untuk "investasi infrastruktur di Indo-Pasifik".
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan pada saat itu bahwa Amerika Serikat akan menghabiskan lebih dari 100 juta dolar AS (atau setara Rp 1, 39 triliun)) untuk proyek-proyek infrastruktur di seluruh kawasan tersebut.
Iming-iming menarik
Beberapa pulau di Pasifik dan negara-negara Asia Tenggara telah mengeluhkan bahwa mencari pendanaan infrastruktur dari Amerika Serikat dan donor tradisional lainnya seperti Bank Dunia bisa memakan waktu dan rumit. Carouso mengakui bahwa beberapa paket pembiayaan "sulit untuk digunakan" dan terlalu kompleks.
"Ketika kami membiarkan sistem saat ini terus berjalan, ada perusahaan swasta luar negeri kami, perusahaan swasta dan Bank Pembangunan Asia serta Bank Dunia, semua maju secara terpisah," katanya.
"Sedangkan model Cina itu 'hanya tanda tangan di sini' - tidak ada studi kelayakan, tidak ada pernyataan dampak lingkungan - 'cukup tanda tangan di sini dan Anda akan mendapatkan pelabuhan atau bandara, atau apa pun yang Anda inginkan'."
Ia mengatakan Amerika Serikat tidak akan meninggalkan sistem ‘checks and balances’, tetapi akan berbuat lebih banyak untuk membantu negara-negara yang lebih kecil menegosiasikan prosesnya. "Jadi apa yang akan kami lakukan adalah mengatakan kami akan membantu Anda, kami akan membimbing anda di sepanjang prosesnya, di sepanjang proses transparan yang memberi tahu Anda apa yang akan Anda dapatkan," katanya.
"Berapa biayanya, bagaimana Anda akan membayar kembali pinjaman apapun, apakah itu pinjaman atau hibah, berapa banyak konten domestik yang akan ada dari negara Anda termasuk tenaga kerja, material, dan jasa. Apa yang ditimbulkan terhadap PDB Anda?.”
"Berbeda dengan model 'tanda tangan di sini dan bangun pelabuhan'. Kami pikir itu model yang cukup bagus".
Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
