Friday, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 December 2019

Friday, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 December 2019

Pendukung Katalunya Merdeka Bentrok dengan Polisi Spanyol

Sabtu 29 Sep 2018 20:49 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini

Ekspresi warga Katalunya setelah hasil voting parlemen lokal Katalunya memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Republika Katalunya.

Ekspresi warga Katalunya setelah hasil voting parlemen lokal Katalunya memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Republika Katalunya.

Foto: Emillio Morenatti/AP
Katalunya telah menggelar referendum untuk merdeka dari Spanyol.

REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA -- Massa aksi pendukung kemerdekaan Katalunya terlibat bentrok dengan polisi Spanyol pada Sabtu (29/9). Bentrokan terjadi ketika massa pendukung kemerdekaan Katalunya menggelar demonstrasi dalam rangka memperingati referendum yang dilakukan tahun lalu.

Dilaporkan laman Aljazirah, massa pendukung kemerdekaan Katalunya melemparkan cat ke arah polisi. Mobil polisi pun tak luput dari lemparan cat. "1 Oktober, kami tidak lupa atau memaafkan," kata demonstran merujuk pada referendum kemerdekaan pada 2017.

Polisi Spanyol merespons serangan cat tersebut dengan memukul para demonstran dengan tongkat. Massa akhirnya berhamburan. Belum ada laporan apakah ada demonstran yang ditangkap akibat kejadian tersebut.

Katalunya telah menggelar referendum kemerdekaan pada Oktober 2017. Kala itu, situasi cukup tegang karena aparat keamanan Spanyol berusaha menutup tempat pemungutan suaran dan membubarkan massa yang hendak memberikan suaranya. Kendati demikian, pemungutan suara tetap berlangsung.

Hasil referendum itu menunjukkan lebih sekitar 90 persen warga Katalunya menghendaki agar mereka memisahkan diri dari Spanyol. Kala itu, pemimpin Katalunya Carles Puigdemont tidak mendeklarasikan kemerdekaan wilayahnya secara tegas dan eksplisit. Dia justru menggunakan hasil referendum untuk bernegosiasi dengan Madrid.

Namun Pemerintah Spanyol enggan meladeni Puigdemont karena menganggap referendum kemerdekaan itu adalah ilegal. Setelah tarik menarik, parlemen Katalunya akhirnya memutuskan mendeklarasikan kemerdekaan wilayah tersebut. 

Pascadeklarasi, Pemerintah Spanyol segera mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol. Dengan aktifnya pasal tersebut, Madrid memiliki wewenang mengambil alih dan mengontrol langsung pemerintahan otonom Katalunya.

Perdana menteri Spanyol kala itu, Mariano Rajoy, segera memecat Puigdemont sebagai pemimpin Katalunya. Ia pun memberhentikan wakil dan semua menteri regionalnya. Setelah itu, Pengadilan Tinggi Spanyol menerbitkan surat perintah penangkapan Eropa terhadap Puigdemont dan empat anggota kabinetnya yang telah bertolak ke Belgia.

Perselisihan antara pemerintah Katalunya dan Spanyol saat ini dianggap merupakan yang terburuk dalam beberapa dekade terkahir. Apalagi Pemerintah Spanyol telah mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol. Pasal 155 Konstitusi Spanyol 1978 tidak pernah diaktifkan selama empat dekade terakhir, tepatnya ketika demokrasi dipulihkan pada akhir era kediktator Jenderal Francisco Franco.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA