REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memprotes keras tindakan Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai yang menyinggung soal Papua. Apalagi hal itu bukan kali pertama Vanuatu mengusik urusan kedaulatan Indonesia atas Papua.

Tindakan berulang yang dilakukan Vanuatu harus mendapatkan respons serius dari pemerintah. "Memprotes sikap Vanuatu yang secara terbuka mendukung upaya separatisme Papua," kata dia dalam keterangan pers yang diterima, Senin (1/10).

Kharis menegaskan, pemerintah bisa meninjau kembali hubungan diplomatik dengan negara yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan itu. "Indonesia perlu mempertimbangkan kembali hubungan diplomatik dengan Vanuatu," ujar Anggota DPR RI Fraksi PKS ini.

Negara Kepulauan Vanuatu kembali mengusik kedaulatan Indonesia. Kali ini, forum Sidang Umum PBB dijadikan tempat untuk mengangkat isu Papua. Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai menyinggung tentang Papua dalam Sidang Majelis Umum ke-73 PBB di New York, Amerika Serikat.

Salwai mengingatkan bahwa dekolonialisasi harus tetap menjadi bagian dari agenda PBB. Ia mengatakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB harus melakukan investigas terhadap pelanggaran HAM di Papua. Vanuatu juga pernah menyatakan keprihatinannya terkait tahanan politik di Papua yang dituduh melakukan pengkhianatan

Hal itu mendapat respons keras dari Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. JK mengatakan Vanuatu kerap kali memunculkan isu yang tak benar tentang pelanggaran HAM di Papua dan terus menerus menggaungkan tidak sahnya penggabungan Papua ke Indonesia. JK pun menegaskan takkan tinggal diam bila Vanuatu terus mengusik kedaulatan dan teritori Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika