Rabu 03 Oct 2018 04:14 WIB

JK: Pertemuan dengan Netanyahu Bukan Agenda Rahasia

JK berbicara soal perdamaian Palestina dengan Netanyahu.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Teguh Firmansyah
Jusuf Kalla
Foto: EPA/Andrew Gombert
Jusuf Kalla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengaku sempat membicarakan upaya perdamaian Palestina-Israel saat bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pekan lalu. Jusuf Kalla menyebut, pertemuan itu tak disengaja karena banyaknya kepala negara yang hadir di sidang PBB tersebut.

"Jadi di situ ketemu siapa saja, masa ditolak. Bicara tentang perdamaian saja, bagaimana sikap dia, apa yang bisa kita bantu, untuk Palestina bagaimana, Israel bagaimana,” ujar Jusuf Kalla di kantornya, Selasa (2/10).

Menurut Jusuf Kalla, untuk membantu upaya perdamaian Palestina-Israel pihaknya mesti mengenal kedua belah pihak. Oleh karena itu, wajar jika ia berkenalan dengan Netanyahu di sela sidang PBB tersebut.  “Karena itu begitu kenalan ya kita bicaralah soal perdamaian, itu biasa saja di PBB karena itu multilateral. Tidak ada pertemuan pribadi, tidak ada atur pertemuan,” kata Jusuf Kalla.

Baca juga, Media Israel Beritakan Jusuf Kalla Bertemu PM Netanyahu.

Jusuf Kalla menegaskan, pertemuan dengan Netanyahu tersebut bukan merupakan pertemuan rahasia. Sebab, kondisi sidang PBB saat itu cukup ramai sehinhga memang membuat JK tak sengaja bertemu dengan Netanyahu.  “Itu bukan rahasia pertemuannya. Kan tidak ada acaranya. Kalau ada acara saya pasti kasih tahu,” kata Jusuf Kalla.

Sebelumnya dikutip dari The Jerusalem Post, Jusuf Kalla disebut menggelar petemuan rahasia dengan Netanyahu di sela sidang PBB pekan lalu. Kabar pertemuan kedua pemimpin itu pertama kali diwartakan Radio Militer Israel pada Minggu (30/9) malam waktu setempat.

Adapun selama ini, Indonesia berkeras enggan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini sebagai bentuk protes pemerintah terhadap pendudukan ilegal negara itu di wilayah Palestina.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement