REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Bank Dunia memilih pemerintahan Korea Utara (Korut) sebagai pemerintahan terburuk di dunia. Dilansir dari Chosun Ilbo, Kamis (4/10), Menurut Indikator Pemerintahan Seluruh Dunia yang dilakukan oleh Bank Dunia, kinerja pemerintahan Korut dinilai lebih rendah dari pada tahun lalu.
Indikator Pemerintahan Seluruh Dunia ini melihat enam aspek pemerintahan dari 230 negara. Keenamnya adalah kebebasan berbicara dan akuntabilitas, stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum dan kontrol terhadap korupsi.
Skala indikator ini antara minus 2,5 sampai 2,5 dengan 0 sebagai titik dasarnya. Korut berada di 10 negara terburuk di lima dari enam dimensi kecuali stabilitas politik.
Kebebasan berbicara Korut berada di posisi buncit dengan skor minus 2.20 poin lebih rendah dari tahun lalu yakni minus 2.13 poin. Dalam laporan organisasi hak asasi manusia bulan April lalu Korut menjadi negara tanpa kebebasan berbicara selama 23 tahun.
Skor Korut dalam kualitas regulasi hanya sebesar minus 2.34 poin. Pemerintah Korut harus mengevaluasi implementasi kebijakan dan regulasi yang mengizinkan dan mengakselerasi pembangunan di sektor swasta.
Pada penegakan hukum, yang mengukur keadilan dalam sistem peradilan skor Korut hanya minus 1,71 poin. Pada indikator ini, setiap tahunnya nilai Korut terus turun sejak pertama kali Bank Dunia mengadakan sistem pengukuran pada tahun 1996. Saat itu, Korut mendapatkan skor minus 1,15 poin.
Namun Korut sedang berusaha memperbaiki pemerintahan mereka dengan menjalani hubungan baik dengan tetangga mereka Korea Selatan (Korsel) dan sekutunya Amerika Serikat. Kabarnya delegasi Korsel akan datang ke ibukota Pyongyang untuk merayakan kerjasama mereka yang dilakukan sejak tahun 2007.
Dilansir dari Washington Post, Menteri Unifikasi Korsel Cho Myoung-gyon mengatakan kunjungan ini akan menjadi kesepatan kedua negara untuk memperkuat rekonsiliasi, kerja sama dan membangun perdamaian. Selain deligasi dari pemerintahan juga ada delegasi dari masyarakat.
Anggota DPR, LSM dan pemuka agama serta putra mantan Presiden Korsel Roh Moo-hyun, yang berpartisipasi membangun kerja sama pada tahun 2007 dengan Kim Jong-il, ayah dari Pemimpin Korut saat ini Kim Jong-un. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga dikabarkan akan terbang ke Pyongyang.
Dalam kunjungan keempatnya ke Korut ini rencananya ia akan mempersiapkan pertemuan kedua antara Presiden AS Donald Trump dengan Kim Jong-un. Pada bulan Juni lalu Trump dan Kim Jong-un sudah bertemu di Singapura untuk membahas denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Sebelum pertemuan kedua ini dilangsungkan Korut sudah menuduh AS memutuskan secara sepihak dan mengancam. Membuat Korsel harus kembali bernegosiasi dan membujuk kedua negara untuk melakukan pertemuan lanjutan dan menciptakan atmosfir positif dalam diplomasi nuklir ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika