REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengkhawatirkan pernyataan Wali Kota Yerusalem Nir Barkat yang ingin menghentikan operasi badan tersebut di kota suci itu. UNRWA menilai rencana Barkat tersebut tak memiliki landasan yang legal.
“UNRWA melakukan operasi kemanusiaan sesuai dengan Piagam PBB, perjanjian bilateral dan multilateral yang terus berlaku, (serta) resolusi Majelis Umum (PBB) yang relevan,” kata UNRWA dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Middle East Monitor pada Sabtu (6/10).
UNRWA menegaskan, pihaknya secara khusus diamanatkan Majelis Umum PBB untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi Palestina di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.
Baca juga, Liga Arab Kecam Keputusan AS Setop Bantuan UNRWA.
“UNRWA telah terus menerus mempertahankan operasi di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sejak 1967, dengan kerja sama dan atas dasar perjanjian resmi dengan Israel, yang tetap berlaku,” katanya.
Oleh sebab itu, UNRWA memprotes rencana Barkat. “Pesan seperti itu menentang prinsip-prinsip inti dari tindakan kemanusiaan yang tidak memihak dan independen serta tidak mencerminkan dialog atau interaksi yang kuat dan terstruktur yang UNRWA dan Israel pertahankan secara tradisional,” ucapnya.
UNRWA menegaskan, tidak akan menghentikan operasinya untuk membantu dan menolong para pengungsi Palestina. Mereka hanya akan menghentikan operasinya jika konflik Palestina dan Israel telah dapat diselesaikan.
Barkat adalah tokoh yang ditunjuk Israel untuk menjadi wali kota Yerusalem. Pada Jumat (5/10), ia menuding UNRWA beroperasi secara ilegal dan mempromosikan hasutan terhadap Israel. Oleh sebab itu, ia berencana menghentikan kegiatan atau operasi UNRWA di Yerusalem.
Saat ini UNRWA tengah mengalami krisis pendanaan setelah Amerika Serikat (AS) memutuskan menghentikan kontribusinya. Keputusan AS membuat program-program UNRWA terancam terhenti karena ketiadaan biaya.
Namun Komisaris Jenderal UNRWA Pierre Krahenbuhl mengatakan, beberapa negara telah menjanjikan bantuan untuk organisasi yang dipimpinnya. Negara itu antara lain Kuwait, Jerman, Irlandia, Norwegia, dan Uni Eropa. Prancis pun berjanji memberikan kontribusi pada 2019. Total dana yang dijanjikan akan disumbangkan mencapai 118 juta dolar AS.
Ia mengungkapkan bantuan tersebut merupakan langkah signifikan dalam mengatasi krisis keuangan UNRWA. Sebab ini merupakan krisis pendanaan paling parah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan adanya bantuan sebesar 118 juta dolar AS, UNRWA masih membutuhkan dana sebesar 68 juta dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
