REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Pemerintah Suriah telah mengumumkan amnesti bagi orang-orang yang meninggalkan tugas tentara (desertir) atau menghindari wajib militer.
Ketakutan akan wajib militer, atau karena desertir sering disebut oleh kelompok-kelompok bantuan sebagai salah satu alasan utama para pengungsi tidak ingin pulang ke rumah mereka. Dalam sebuah dekrit yang dikeluarkan pada media sosialnya, Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan amnesti meliputi semua hukuman karena desertir di dalam atau di luar Suriah.
Pria di dalam Suriah akan diberi waktu empat bulan untuk mengambil keuntungan dari amnesti. Sementara mereka yang berada di luar Suriah akan diberi waktu enam bulan.
Di bawah hukum militer Suriah, desertir dapat menghadapi bertahun-tahun penjara jika mereka meninggalkan jabatan dan tidak melaporkan dalam jangka waktu tertentu. Konflik Suriah dimulai pada 2011 setelah protes massal terhadap kekuasaan Assad, yang pada akhirnya menyebabkan setengah juta orang tewas.
Banyak tentara pergi, beberapa bergabung dengan para pemberontak dan yang lainnya melarikan diri dari pertempuran. Lebih dari setengah populasi sebelum perang meninggalkan rumah mereka. Sekitar 5 juta orang pergi ke luar negeri dan jutaan lainnya mengungsi di Suriah.
Amnesti tidak mencakup kepada tentara yang memerangi pemerintah atau bergabung dengan pemberontak, yang dianggap oleh pemerintah Suriah sebagai teroris. Dalam tiga tahun terakhir, dukungan militer Rusia dan Iran telah membantu Assad mendapatkan kembali kendali atas banyak wilayah yang dipegang oleh pemberontak anti-Assad atau militan. Hal itu mengakhiri pertempuran di banyak daerah.
Setelah kesepakatan Rusia-Turki untuk mencegah serangan terhadap kubu oposisi besar terakhir, di Idlib, tidak jelas apakah akan ada serangan militer baru yang segera dilakukan. Lebanon mengatakan 50 ribu pengungsi Suriah, telah pulang dengan sukarela tahun ini. Di Lebanon terdapat sekitar lebih dari satu juta pengungsi Suriah.
Namun, Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) mengatakan kondisi di Suriah masih belum aman untuk pengembalian pengungsi secara massal. Berbicara di Beirut pada Agustus, kepala UNHCR Filippo Grandi mengatakan pengungsi khawatir tentang wajib militer, serta masalah lain seperti kurangnya infrastruktur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
