REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Komisi Eropa berharap penyelidikan yang transparan dan komprehensif terkait kasus hilangnya jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Harapan itu pun telah disampaikan langsung kepada Saudi.

"Kami telah menyampaikan pesan ini dengan sangat jelas, tidak hanya secara terbuka, tapi juga dalam kontak langsung," ujar juru bicara Komisi Eropa Maja Kocijancic dalam sebuah konferensi pers di Brussels, Belgia, Kamis (11/10), dikutip laman Anadolu Agency.

Sebelumnya, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini telah mengutarakan hal serupa. "Kami mengharapkan penyelidikan menyeluruh dan transparan dari pihak berwenang Saudi tentang apa yang telah terjadi," katanya merujuk pada kasus hilangnya Khashoggi.

Khashoggi dilaporkan hilang saat mendatangi gedung konsulat jenderal Saudi di Istanbul pada 2 Oktober. Pejabat kepolisian Turki mengklaim Khashoggi telah dibunuh di dalam gedung konsulat. Namun tudingan tersebut segera dibantah oleh pejabat konsulat Saudi di Istanbul.

Surat kabar Turki, Daily Sabah, pada Rabu (10/10), telah memuat nama serta foto-foto dari 15 orang yang diduga terlibat dalam kasus hilangnya Khashoggi. Mereka berada di gedung konsulat jenderal Saudi di Istanbul pada 2 Oktober, yakni hari ketika Khashoggi dinyatakan hilang.

Salah satu terduga tersangka itu bernama Maher Abdulaziz M Mutreb. Ia diketahui sebagai perwira intelijen Saudi yang pernah ditempatkan di kedutaan Saudi di Inggris. Selain Mutreb, nama lainnya yang diduga menjadi tersangka dalam kasus hilangnya Khashoggi adalah S Muhammed A Tubaigy. Ia teridentifikasi sebagai pejabat forensik di Departemen Keamanan Umum Saudi.

Hingga saat ini, otoritas Saudi belum memberikan keterangan yang jelas perihal nasib Khashoggi. Namun beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, termasuk Turki, telah mendesak adanya klarifikasi dari Saudi.

Khashoggi merupakan jurnalis Saudi yang kini menjadi kolumnis di The Washington Post. Selama berkarier sebagai jurnalis, dia diketahui kerap melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Saudi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika