REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Ahmed Majdalani mengatakan, para pemimpin Palestina tidak akan lagi bekerja sama dengan utusan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ahmed yang merupakan anggota komite eksekutif PLO mengaku telah memberitahu Sekretaris Jenderal PBB  bahwa Utusan Khusus untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov tidak dapat lagi diterima Pemerintahan Palestina.

"Mladenov telah melampaui perannya saat mencari kesepakatan antara Israel dan faksi Palestina Hamas yang mengontrol Gaza, Hamas," katanya seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Jumat (12/10) lalu. Ia menambahkan, tindakan Mladenov berdampak pada keamanan nasional Palestina dan persatuan rakyat Palestina.

Kendati demikian, belum ada komentar langsung dari Mladenov atau konfirmasi dari PBB.

Namun duta besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan, setelah Palestina menolak Israel, tidak menerima Amerika Serikat, dan sekarang giliran PBB mengalami nasib yang sama. "Dalam keputusan ini, Abu Mazen (Presiden Palestina Mahmoud Abbas) terus memimpin otoritas Palestina terkait isolasi internasional yang pada akhirnya merugikan Palestina," ujarnya.

Mladenov bersama Mesir berupaya menemukan solusi gencatan senjata jangka panjang antara Hamas dan Israel. Namun upaya itu dilakukan tanpa melibatkan pemerintahan Palestina yang diakui internasional. Hal tersebut membuat marah para politikus Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika