REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH — Pemerintah Kamboja telah setuju bersama dengan Amerika Serikat (AS) melanjutkan upaya pencarian terhadap prajurit Negeri Paman Sam yang tersisa dari Perang Vietnam. Upaya ini dilanjutkan setelah satu tahun ditangguhkan, akibat ketegangan yang meningkat antara kedua negara.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menangguhkan program POW/MIA sebagai respons AS yang berhenti memberikan visa bagi warga negara di ASEAN tersebut. AS sendiri melakukan hal itu setelah Kamboja menolak untuk menerima warga yang dideportasi oleh Negeri Paman Sam,  karena kekhawatiran kejahatan yang dilakukan mereka.

Dari keterangan juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja Ket Sophann, Hun Sen telah menawarkan kembali kerjasama untuk melakukan pencarian sisa prajurit AS pada masa Perang Vietnam, Jumat (12/10) lalu. Tawaran itu diberikan dalam bentuk surat kepada Senator AS Doug Ericksen dan perwakilan Vincent Buys.

“Dalam surat itu disebutkan bahwa ini adalah cerminan dari empati kami terhadap keluarga-keluarga,” ujar Ket Sophann, Ahad (14/10).

Hun Sen sebelumnya mengatakan bahwa program kerjasama dengan AS itu telah berjalan selama 30 tahun. Meski Kamboja tetap merasa adanya ketidakadilan dari pembatasan visa yang dilakukan AS terhadap warga mereka, namun ia mengatakan upaya pencarian sisa prajurit di masa perang itu diputuskan akan terus dilanjutkan.

“Seperti yang telah kita bahas sebelumnya dan atas permintaan pribadi Anda, serta yang dibuat oleh sejumlah organisasi AS lainnya, juga pemerintah kami dalam semangat welas asih yang sama, setuju untuk melanjutkan misi lapangan POW/MIA yang penting ini,” tulis Hun Sen.

Hun Sen mengatakan setidaknya setengah dari total 80 prajurit AS yang hilang di kamboja pada masa Perang Vietnam telah ditemukan. Setelah perang berakhir pada 1975, salah satu catatan sejarah iyu terus menjadi isu yang menyentuh di Kamboja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika