REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo pada Kamis (18/10) mengatakan AS akan menggabungkan Konsulat Jenderal AS untuk Palestina dengan kedutaan baru AS untuk Israel di Yerusalem.
"Keputusan ini didorong oleh upaya global kami untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi kami. Itu tidak menandakan perubahan kebijakan AS di Yerusalem, Tepi Barat atau Jalur Gaza," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.
Tahun lalu, presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei. Tindakan Trump tersebut membuat marah dunia Arab dan memicu kecaman internasional .
Konsulat jenderal AS di Yerusalem adalah misi diplomatik utama bagi warga Palestina, yang menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka. Pompeo mengatakan AS akan mengganti Konsulat itu dengan membentuk Unit Hubungan baru untuk Palestina di dalam kedutaan AS untuk Israel di Yerusalem. Unit itu akan terus melaporkan, menciptakan target dan program di Tepi Barat, Gaza dan warga Palestina di Yerusalem.
Pemimpin senior Palestina, Saeb Erekat, mengecam keputusan AS yang menggabungkan misi diplomatik Palestina dan Israel. Ia mengatakan keputusan itu sebagai bukti terbaru dari pemerintahan Trump yang bekerja dengan Israel dan memaksakan pembentukan "Greater Israel " daripada solusi dua negara.
"Keputusan itu tidak ada hubungannya dengan efisiensi. Ini hanya berkaitan dengan sebuah tim ideologis AS yang ingun merusak kebijakan luar negeri AS, dan sistem internasional, untuk menutupi pelanggaran dan kejahatan Israel," kata Erekat.
Pompeo mengatakan pemerintahan Trump berkomitmen untuk upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Para pemimpin Palestina menangguhkan hubungan dengan pemerintah AS setelah kepindahan kedutaan AS ke Yerusalem. Karena itu, mereka tidak memiliki hubungan resmi dengan konsulat di Yerusalem.
Status Yerusalem adalah salah satu sengketa antara Israel dan Palestina. Para pemimpin Palestina menuduh Trump menciptakan ketidakstabilan dengan mengubah kebijakan AS selama puluhan tahun. Palestina, dengan dukungan internasional, menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara yang ingin didirikan di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza.
Israel menganggap semua kota, termasuk sektor timur yang direbut dalam perang Timur Tengah 1967 sebagai "modal abadi dan tak terpisahkan". Tetapi tindakan Israel itu tidak diakui secara internasional. Pemerintah Trump telah menghindari deskripsi itu. Ia mencatat bahwa status akhir kota harus diputuskan oleh para pihak yang berseteru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika