REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan pembicaraan via telepon dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud pada Rabu (24/10). Mereka membahas tentang perkembangan kasus pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi.

“Presiden Prancis memberitahu (Raja Salman) tentang kemarahannya yang mendalam atas kejahatan itu (pembunuhan Khashoggi) dan menuntut semua kemungkinan informasi pada keadaan yang menyebabkan drama ini,” kata kantor kepresidenan Prancis dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Al Araby, Kamis (25/10).

Pada kesempatan itu, Macron mengatakan kepada Raja Salman bahwa prioritas utama Prancis adalah membela kebebasan berekspresi, kebebasan pers dan publik. Oleh sebab itu, Macron menyatakan tentang kesiapan negaranya menjatuhkan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam kasus Khashoggi.

“Prancis tidak akan ragu mengambil sanksi internasional, bersama dengan mitra internasionalnya, terhadap yang bersalah,” kata kantor kepresidenan Prancis.

Baca juga, Ini Nama 15 Orang Saudi Diduga Skuat Pembunuh Khashoggi.

Sebelumnya Prancis telah menyatakan diperlukan langkah-langkah hukuman bila Pemerintah Saudi terbukti menjadi dalang di balik pembunuhan Khashoggi.

Khashoggi, jurnalis Saudi yang menjadi kolumnis di the Washington Post, dinyatakan hilang pada 2 Oktober, yakni ketika dia mengunjungi gedung konsulat Saudi di Istanbul, Turki. Setelah dua pekan kasusnya bergulir, Khashoggi akhirnya dikonfirmasi tewas dibunuh.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengatakan bahwa pembunuhan Khashoggi terencana. “Kami memiliki informasi bahwa pembunuhan itu (Khashoggi) tidak instan, tapi direncanakan,” kata Erdogan ketika berpidato di Ankara, Selasa (23/10).

Menurut Erdogan, Saudi telah menahan 18 tersangka yang terlibat pembunuhan Khashoggi. Sebanyak 15 di antaranya adalah mereka yang terbang langsung dari Saudi ke Istanbul untuk menemui Khashoggi di gedung konsulat.

Sementara tiga orang lainnya adalah staf konsulat. Erdogan telah meminta ke-18 tersangka itu diekstradisi guna menjalani proses hukum di negaranya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika