REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Menurut keterangan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), tiga warga Australia ditahan dan dibebaskan dari kamp penataran politik Cina di provinsi Xinjiang pada tahun lalu.
"Kami baru tahu tentang hal itu setelah mereka meninggalkan Xinjiang," kata Graham Fletcher, kepala divisi Asia Utara DFAT, kepada Komite Perwakilan Senat di Canberra pada Kamis (25/10).
"Mereka bertiga sekarang kembali ke Australia jadi mereka baik-baik saja."
Sejumlah sumber dari Pemerintah Australia mengatakan kepada ABC bahwa beberapa warga Uighur yang tinggal di Australia, tetapi bukan warga negara Australia, juga telah ditahan di Xinjiang. Tidak jelas berapa banyak dari mereka yang masih dalam tahanan, dan identitas mereka belum diumumkan.
Menurut beberapa laporan tahun ini, sebanyak 1 juta Muslim Uighur diperkirakan telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang ketika Cina meningkatkan upaya untuk mengendalikan populasi Uighur. Australia adalah rumah bagi komunitas Uighur yang kekerabatannya erat dari sekitar 600 keluarga, dengan populasi gabungan lebih dari 3.000 orang.
Sebagian besar warga Uighur tinggal di Adelaide, dengan minoritas Muslim lainnya yang juga menjadi target dari tindakan keras itu. Para pejabat Australia telah menurunkan beberapa permintaan bantuan dari penduduk Australia yang khawatir akan hilangnya sanak keluarga mereka di Xinjiang.
Fletcher mengatakan bahwa para diplomat telah menghubungi Beijing atas nama dua orang: satu orang yang kehilangan kontak dengan satu anggota keluarga, dan lainnya yang mencari sekitar 20 teman dan kerabat. Canberra mengatakan pihaknya telah menyerahkan nama dan lokasi dari orang-orang yang tak bisa menjangkau Pemerintah Cina.
"Tanggapannya adalah kami tidak memberikan informasi yang cukup," kata Fletcher.
"Saya pikir kami perlu mempertimbangkan tindakan apa, jika ada, yang siap diambil sebagai langkah selanjutnya."
Cina larang diplomat Australia masuk ke Xinjiang
Fletcher mengatakan laporan yang menyebut bahwa mitra dagang terbesar Australia itu menahan hingga 1 juta Muslim Uighur di kamp-kamp penataran politik benar-benar "kredibel" tetapi tidak jelas apa yang terjadi di Xinjiang. "Tampaknya ada insiden penahanan individu untuk penataran dan indoktrinasi yang cukup besar," katanya.
"Mereka menyebutnya pelatihan kejuruan dan terus terang kami tidak cukup tahu apakah itu bisa disebut sebagai elemen di dalamnya tetapi hal itu tampaknya dirancang untuk mendorong prioritas pemerintah Cina dalam kaitannya dengan hubungan etnis di Xinjiang [dan] tatanan sipil. "
Menurut Fletcher, Cina mencegah warga Australia dan diplomat asing lainnya untuk mengamati situasi tersebut. Terakhir kali pejabat Australia bepergian ke provinsi di barat laut Cina itu pada awal 2017.
Sejak saat itu, Fletcher mengatakan, sejumlah permintaan untuk mengunjungi provinsi tersebut telah ditolak. "Kami telah menyampaikan ketertarikan kami untuk mengunjungi Xinjiang kepada Cina, di tingkat nasional," katanya.
"Kami terus mencari persetujuan."
Sebagai tanggapan atas permintaan untuk memberi komentar, Kedutaan Besar Cina di Australia merujuk ABC ke wawancara media milik Pemerintah Cina di mana di dalamnya seorang pejabat tinggi pemerintah Xinjiang membela kamp tersebut sebagai "pusat pelatihan kejuruan".
Cina telah berulang kali mengatakan, langkah-langkah yang diambil di Xinjiang dirancang untuk menumpas "ekstremisme, terorisme, dan separatisme" di antara komunitas Uighur.
Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika