REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengirim 1.000  personel militer ke perbatasan AS-Meksiko. Hal itu menyusul adanya gelombang migran ilegal dari Amerika Tengah dua pekan sebelum pemilihan kongres AS. Para migran itu melakukan perjalanan lewat Meksiko menuju AS.

"Saya mengirimkan pasukan militer untuk keadaan darurat nasional ini. Mereka akan dihentikan!," tulis Trump melalui akun Twitter resminya seperti dikutip laman Reuters, Jumat (26/10).

Meskipun demikian, para migran tidak goyah dengan ancaman Trump. Pada Kamis malam, ribuan migran sudah berada di lebih dari 1.610 kilo meter perbatasan AS, tepatnya di Kota Pijijiapan negara bagian selatan Chiapas, Meksiko.

"Apapun yang dikatakan Trump, dia tidak akan menahan kami," ujar penyelenggara bantuan kelompok migran Meksiko Utara dari Honduras, Denis Omar Contreras. Dia memiliki rencana membantu kelompok migran ke Meksiko Utara.

 Baca juga, Trump tak Mau AS Jadi Kamp Migran.

Contreras mengatakan, banyak para migran takut kembali ke tanah air Meksiko daripada ancaman Trump. "Kami telah melarikan diri dari negara kami. Jika kita kembali ke Honduras, kelompok geng kriminal mungkin akan membunuh kita," katanya.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kirstjen Nielsen, mengatakan, pihaknya telah meminta Pentagon untuk membantu meningkatkan upaya karena akan bertugas lebih mengawasi perbatasan. Ia juga meminta dukungan udara, beberapa logistik, kendaraan penghambat dan skenario rekayasa.

Dua pejabat anonim AS mengatakan, permintaan dari Kementrian Dalam Negeri AS ini memungkinkan penyediaan antara 800 dan 1.000 personel militer aktif. Militer AS dilarang melakukan penegakan hukum sipil di tanah Amerika kecuali secara khusus diizinkan oleh Kongres.

Saat ini ada 2.100 Pengawal Nasional di sepanjang perbatasan, tetapi permintaan DHS dapat mengarah pada pengerahan skala besar pertama pasukan militer AS  untuk mendukung misi perlindungan perbatasan di bawah kepemimpinan Trump.

Ikuti Whatsapp Channel Republika