REPUBLIKA.CO.ID, HAVANA -- Kuba mengatakan sanksi baru yang telah direncanakan oleh Amerika Serikat (AS) adalah upaya yang sia-sia untuk mengubah kebijakan negara itu. Sanksi tersebut dinilai hanya akan semakin mengisolasi Washington secara internasional.

“Kami dengan penuh semangat menolak langkah-langkah ini, yang akan berdampak pada ekonomi dan pembangunan negara,” kata Direktur Urusan AS di Kementerian Luar Negeri Kuba Carlos Fernandez de Cossio, dalam konferensi pers Havana, Jumat (2/11).

“Mereka akan gagal. Mereka tidak akan mematahkan keinginan rakyat Kuba,” tambah dia.

Fernandez de Cossio mengatakan tindakan semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya dan akan melanggar hukum internasional, yang lebih jauh mengisolasi AS "Tidak ada kemungkinan apapun bagi orang-orang yang meninggalkan Kuba dan meninggalkan properti di Kuba untuk kembali dan menuntut," ungkapnya.

Penasihat keamanan nasional AS John Bolton pada Kamis (2/11) mengumumkan sanksi tambahan terhadap lebih dari dua lusin perusahaan Kuba yang terkait dengan militer atau intelijen. Perusahaan-perusahaan itu akan bergabung dengan lebih dari 100 perusahaan lainnya yang dilarang melakukan transaksi bisnis dengan Amerika.

Pengumuman itu disampaikan satu jam setelah 189 negara anggota PBB menyerukan resolusi untuk mengakhiri embargo ekonomi AS terhadap Kuba. Washington mengaku berusaha mendorong Kuba untuk meningkatkan hak asasi manusianya.

Resolusi Majelis Umum PBB dapat memberikan beban politik, tetapi hanya Kongres AS yang dapat mencabut embargo yang telah berlaku selama lebih dari 50 tahun tersebut. AS dan Israel memilih untuk menentang resolusi PBB itu.

Bolton menguraikan rencana pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk bersikap lebih keras terhadap Kuba dan sekutunya, Venezuela serta Nikaragua. Rencana ini diumumkan hanya beberapa hari sebelum pemilihan Kongres jangka menengah AS.

Trump telah mengambil sikap keras terhadap Kuba setelah mantan presiden Barack Obama berusaha meredam permusuhan antara Washington dan Havana. Trump telah mengembalikan detente Obama pada 2014 dengan memperketat aturan tentang warga Amerika yang bepergian ke Kuba dan membatasi perusahaan AS untuk melakukan bisnis di sana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika