REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Delegasi permanen Arab Saudi untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menekankan komitmen Kerajaan Arab Saudi (KSA) pada pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Dalam sebuah pernyataan yang dibacakan selama pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang agenda nomor 69, KSA menekankan pada pelaksanaan tindakan dan sistem yang terkait dengan hak asasi manusia.
Selain itu, juga modernisasi sistem pengadilan dan peradilan pidana, kebebasan dalam penuntutan publik, pendirian Asosiasi Pengacara Saudi, Dewan Urusan Keluarga, dan sistem untuk asosiasi sipil dan LSM.
“Mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia adalah salah satu prioritas KSA, dan dijamin untuk semua orang,” kata Sekretaris Ketiga Saudi di PBB Mona Abdel Moneim al-Shafe saat membacakan pernyataan itu.
Baca juga, Sumber: Butuh Tujuh Menit untuk Bunuh Khashoggi.
Seperti dilansir Arab News pada Senin (5/11), dalam pernyataan itu, al-Shafe mengatakan suatu negara tidak diperbolehkan membatasi, menangkap, atau memenjarakan siapa pun, kecuali di bawah ketentuan hukum.
Demikian pun, undang-undang dapat mengkriminalisasi seseorang sesuai teks dan sistem hukum yang ditentukan sebelumnya.
“Semua warga dan penduduk menikmati hak mereka dan menjalankan kebebasan tanpa diskriminasi sesuai dengan hukum yang berlaku di kerajaan,” ujar al-Shafe.
Dia menyebut, seseorang yang merasa haknya dilanggar, dapat mengajukan keluhan sesuai dengan sistem ekuitas yang tersedia.
Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan internasional terhadap Saudi atas tewasnya jurnalis Jamal Khashoggi. Kolumnis Washington Post itu tewas di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki. Sejumlah pejabat keamanan Saudi diduga terlibat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
