REPUBLIKA.CO.ID, PESHAWAR -- Salah seorang anggota senior Taliban mengatakan mereka akan menghadiri pertemuan damai di Rusia. Pernyataan ini muncul setelah Amerika Serikat (AS) dan pemerintah Afghanistan menyatakan tidak akan menghadiri pertemuan tersebut.
"Mayoritas pemimpin tertinggi kami menunjukan niatan untuk berpartisipasi dalam pembicaraan damai di Moskow meski ada beberapa di antara mereka keberatan dan mengatakan pembicaraan itu tidak akan memberikan manfaat di Afghanistan," kata salah satu anggota Taliban, Senin (5/11).
Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan secara resmi mereka tidak menyetujui untuk ambil bagian dalam pertemuan itu. Rusia mengundang 12 negara dan Taliban. Tapi AS dan pemerintah Afghanistan yang mereka dukung menolak undangan tersebut.
Perwakilan dari Iran, Cina, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan menyatakan akan menghadiri undangan itu. Pertemuan yang digelar Moskow itu akan meningkatkan peran Rusia di Afghanistan setelah berpuluh-puluh tahun yang lalu mencoba menguasai negara tersebut.
Mereka berencana membawa investasi, menjalankan diplomasi dan melakukan pendekatan kultural dengan bantuan sedikit pasukan yang akan mendukung pemerintahan pusat. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah menolak undangan tersebut.
Menurut Ghani, setiap pembicaraan dengan Taliban harus dipimpin oleh pemerintahan Afghanistan. Lima delegasi Taliban yang dipimpin Sher Mohammad Abbas Stanakzai, kepala dewan politik Taliban di Qatar akan menghadiri undangan Rusia itu.
Walaupun pemerintah Afghanistan tidak akan menghadiri pembicaraan di Moskow, tapi anggota High Peace Council (HPC), organisasi perdamaian di Afghanistan berencana untuk menggelar pertemuan dengan Taliban. Pemerintah AS menyatakan mereka yakin semua negara harus mendukung dialog langsung antara pemerintah Afghanistan dan Taliban.
Hubungan diplomatik antara AS dengan Taliban semakin membaik, terutama setelah utusan khusus pemerintah AS untuk perdamaian Afghanistan Zalmay Khalilzad bertemu dengan pemimpin Taliban pada bulan lalu. "Kami sudah menjelaskan tidak ada pemerintahan, termasuk Rusia, yang bisa menggantikan pemerintahan Afghanistan untuk melakukan negosiasi langsung dengan Taliban," kata pernyataan AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika