REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat  Muhammadiyah angkat bicara terkait sanksi baru yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Iran. Muhammadiyah berpendapat sanksi atas negeri para mullah itu akan berdampak pada negara lain. 

Muhammadiyah memprediksi adanya sanksi ekonomi AS akan memicu perang dagang dan ekonomi yang berdampak pada negara-negara lain.

"Karena, Iran sebagai negara yang berdaulat jelas tidak akan tinggal diam dan pasti akan membela hak-haknya," kata Ketua bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/11).

Anwar meyakini, Iran akan melakukan perlawanan terhadap tindakan AS yang semena-mena itu. Dengan begitu, terjadilah perang dagang dan ekonomi yang tidak hanya mengganggu keadaan di dua negara itu, juga akan merambat dan berdampak kepada negara-negara lain.

Menurut Anwar, dalam era globalisasi ini, perekonomian di suatu negara sudah terintegrasi dan menyatu sedemikian rupa dengan perekonomian global. Karena itu, jika suatu negara dan atau di beberapa negara terjadi masalah, akan berdampak langsung terhadap negara lain.

Anwar mengatakan, agar kehidupan dunia tetap tenang, damai, dan dinamis, Muhammadiyah meminta AS mencabut sanksi ekonomi yang diberikan pada Iran. Tujuannya, agar stabilitas ekonomi dunia tetap terjaga dan terpelihara.

Dia mengatakan, Muhammadiyah meminta AS tidak bersikap arogan dan mementingkan kepentingan politik dan ekonomi negaranya saja. 

Menurut dia, sikap itu tidak menghiraukan kepentingan politik dan ekonomi negara-negara lain, terutama yang sedang berkembang dan terkebelakang.

Anwar menegaskan, Muhammadiyah mengecam dan menyesalkan tindakan AS yang menjatuhkan sanksi ekonomi di sektor perminyakan dan perbankan kepada Iran. 

Dia beranggapan, tindakan AS yang ingin memotong penjualan minyak Iran sampai ke titik nol, sangat berbahaya. Meskipun, AS telah mengecualikan untuk delapan negara importir, di antaranya Cina, India, Korea Selatan, Turki, dan Jepang.

Namun, dia menegaskan, tindakan AS itu akan sangat berdampak buruk dan mengganggu keadaan perekonomian global. Kendati ada klaim AS yang mengatakan harga minyak dan perekonomian global akan tetap terkendali.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika