REPUBLIKA.CO.ID, SAN FRANCISCO -- Facebook mengakui gagal mencegah penyebaran ujaran kebencian yang banyak digunakan untuk menghasut kekerasan di Myanmar. Pengakuan ini berdasarkan pada laporan terbaru yang dikeluarkan oleh organisasi hak asasi manusia (HAM) Business for Social Responsibility (BSR).
Organisasi nirlaba yang berbasis di San Francisco ini merekomendasikan agar Facebook bisa lebih ketat menegakkan kebijakan kontennya. Facebook juga bisa memantau keterlibatan pejabat dan kelompok masyarakat sipil Myanmar, dan kemudian secara teratur merilis data tambahan tentang kemajuannya di negara tersebut.
"Laporan ini menyimpulkan bahwa, sebelum tahun ini, kami tidak melakukan cukup banyak hal untuk membantu mencegah platform kami digunakan untuk memecah belah dan memicu kekerasan. Kami setuju kami dapat dan harus berbuat lebih banyak,” ujar Alex Warofka, manajer kebijakan Facebook, dikutip the Guardian.
Baca juga, Aung San Suu Kyi: Tak Ada Pembersihan Etnis Rohingya.
BSR juga memperingatkan, Facebook harus siap menghadapi gelombang informasi palsu selama pemilihan Myanmar pada 2020. Hal tersebut menjadi masalah baru, terlebih penggunaan WhatsApp semakin marak di Myanmar.
Facebook mengatakan, saat ini telah memiliki 99 spesialis konten yang bisa berbahasa Myanmar, yang akan meninjau konten bermasalah. Selain itu, Facebook telah memperluas penggunaan alat otomatis untuk mengurangi penyebaran ujaran kebencian dan tidak manusiawi.
Pada April lalu, the Guardian melaporkan, ujaran kebencian dalam Facebook di Myanmar telah menjamur selama krisis Rohingya. Facebook mengaku saat ini telah mulai memperbaiki kekurangan.
Pada kuartal ketiga 2018, perusahaan itu mengatakan telah mengambil tindakan pada sekitar 64 ribu konten yang melanggar kebijakan ujaran kebenciannya.
Sekitar 63 persen diidentifikasi oleh perangkat lunak otomatis, naik dari 52 persen di kuartal sebelumnya. Facebook tercatat memiliki sekitar 20 juta pengguna di Myanmar.
BSR mengatakan, Facebook bisa menempatkan stafnya di Myanmar untuk membantu memahami bagaimana layanannya digunakan secara lokal. Namun hal tersebut sulit dilakukan karena para pekerja Facebook dapat menjadi sasaran militer negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika