REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Warga Amerika Serikat (AS) mengikuti pemilihan umum (pemilu) paruh waktu pada Selasa (6/11). Pemilu tersebut krusial karena akan menentukan sisa dua tahun masa jabatan pertama Presiden AS Donald Trump.
Pada pemilu paruh waktu kali ini, terdapat 435 kursi yang diperebutkan di House of Representative, 35 kursi di Senat, dan 39 jabatan gubernur di 36 negara bagian dan tiga wilayah AS.
Saat ini Partai Republik, yakni partai yang mengusung Trump pada pilpres 2016, menguasai mayoritas kursi di Senat dan House of Representative. Namun bila Partai Republik gagal mempertahankan mayoritas kursinya, hal itu dapat menyebabkan kebuntuan politik bagi kebijakan pemimpin AS yang paling ambisius.
Menurut jajak pendapat terbaru, Partai Demokrat memiliki kesempatan bagus untuk mengambil majelis rendah Kongres. Namun Partai Republik diprediksi akan mempertahankan kendali Senat.
Mengetahui hal tersebut, detik-detik menjelang pemungutan suara, Trump sibuk berkampanye di Ohio, Indiana, dan Missouri. Pada kesempatan itu, ia kembali menyuarakan retorikanya tentang kebijakan imigrasi dan secara langsung menyerang Partai Demokrat.
Baca juga, AS Sebar Agen Intelijen untuk Tangkal Intervensi Pemilu.
Ia berkukuh bahwa Demokrat akan merusak perekonomian AS dan memungkinkan imigrasi yang lebih ilegal. "Kontras dalam pemilu ini tidak bisa lebih jelas. Demokrat menghasilkan massa, itulah yang terjadi. Partai Republik menghasilkan pekerjaan," ujar Trump ketika berkampanye di Cape Girardeau, Missouri, dikutip laman Aljazirah.
Trump pun berupaya menjauhkan diri dari potensi kesalahan jika Partai Republik kehilangan kendali atas House of Representative. "Fokus utama saya adalah Senat," katanya.
Kendati demikian, apa pun hasil pemilu paruh waktu nanti, Trump menyadari masa depan politiknya dipertaruhkan. "Segala yang kami ciptakan dan capai dipertaruhkan di hari pemilihan," ucap Trump.
Pada pemilu paruh waktu, terdapat jutaan warga AS yang kehilangan hak suaranya akibat aturan pelaksanaan pemilu di negara bagian. Hal itu dianggap merugikan Partai Demokrat karena mereka yang kehilangan hak suara adalah kalangan minoritas.
Hampir 6 juta warga AS didepak dari daftar pemilih karena berstatus sebagai tahanan atau narapidana. "Orang-orang Afrika-Amerika, yang terlalu banyak terwakilkan dalam sistem pemasyarakatan AS, empat kali lebih mungkin tidak bisa memberikan suara daripada penduduk lainnya," kata kelompok the Sentencing Project.
Wilayah seperti Kentucky, Iowa, Virginia, dan Florida, telah menetapkan siapa pun warga yang melanggar hukum, sekalipun itu pelanggaran ringan, seperti kepemilikan ganja, misalnya, akan dicabut hak pilihnya seumur hidup. Di Florida, 1,5 juta orang kehilangan hak suaranya.
Berkaca pada pilpres AS tahun 2016 yang diwarnai kasus dugaan peretasan dan intervensi asing, dalam pemilu paruh waktu kali ini badan-badan keamanan AS telah merilis pernyataan bersama. Dalam pernyataan tersebut, badan keamanan AS memperingatkan rakyat AS agar mewaspadai aktor-aktor asing yang mencoba mempengaruhi pilihan mereka.
Iran, Rusia, dan Cina adalah negara-negara yang dianggap badan keamanan AS berpotensi melakukan intervensi dalam pemilu paruh waktu. "Agen kami telah bekerja dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya untuk memerangi upaya mempengaruhi dan untuk mendukung dinas negara bagian serta lokal dalam mengamankan pemilu kami," kata badan-badan keamanan AS dalam pernyataan bersamanya.
"Tapi rakyat Amerika harus menyadari aktor asing, dan terutama Rusia, terus berupaya mempengaruhi sentimen publik dan persepsi pemilih melalui tindakan yang dimaksudkan guna menabur perselisihan," kata badan-badan keamanan AS.
Tindakan yang dimaksud dalam pernyataan bersama itu adalah penyebaran berita bohong tentang kandidat serta menyebarkan propaganda di media sosial. "AS tidak akan mentoleransi campur tangan asing dalam pemilihan kami, dari Rusia, Cina, Iran, atau negara lain," ujar badan keamanan AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika