REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Beberapa negara barat termasuk Amerika Serikat dan Australia telah mendesak agar Cina berhenti menahan warga Uighur dan warga Muslim lainnya dalam kamp tahanan politik. Menurut aktivis, jumlah warga yang ditahan berjumlah sekitar satu juta orang.
Namun, Cina menolak kritikan bahwa mereka melakukan penahanan massal dan melakukan pengawasan ketat terhadap warga Uighur di provinsi Xinjiang dan mengatakan tuduhan itu 'sangat jauh dari kenyataan."
"Kami tidak akan menerima tuduhan bermotif politik dari beberapa negara yang dipenuhi dengan prasangka, dan tidak berdasarkan kenyataan." kata Le Yucheng, Wakil Menteri Luar Negeri Cina yang membawa delegasi berjumlah 66 orang ke Dewan HAM PBB.
Dalam debat yang berlangsung di Jenewa yang membahas mengenai pelanggaran HAM setiap negara anggota PBB setiap lima tahun dan membicarakan masalah Cina pada Selasa (6/11). Beijing mengatakan negara itu melindungi kebebasan 55 kelompok etnis minoritas di sana.
Selama perdebatan tersebut, Amerika Serikat mendesak Cina untuk 'menghapus penahanan tidak berdasar, termasuk kamp penahanan di Xinjiang, dan segera membebaskan ratusan ribu, dan mungkin jutaan orang yang ditahan di sana." kata kuasa usaha AS Mark Cassayre said.
Wakil Australia dalam debat itu juga menyerukan kepada Cina untuk mengakhiri penahanan tanpa dasar hukum yang jelas di Xinjang, memberikan kebebasan bergerak bagi warga Uighur dan Tibet, dan memberikan akses bagi media dan pejabat ke Xinjiang dan Tibet.
Baik Amerika Serikat dan Australia juga menyerukan kepada Cina untuk membebaskan beberapa pegiat HAM yang dipenjarakan, dengan Cassayre khusus menyebut nama-nama pegiat Wang Quanzhang, Ilham Tohti and Huang Qi.
Sekitar seribu warga Tibet dan Uighur dari seluruh Eropa melakukan protes di luar kantor PBB di Jenewa (Swiss) selama debat HAM tersebut. Mereka membawa plakat bertuliskan "STOP China ethnic cleansing of Uighurs" (Hentikan Pembasmian etnis Cina terhadap warga Uighur) dan "Tibet dying, China lies" (Tibet sekarat, Cina berbohong).
Lihat laporan selengkapnya dalam bahasa Inggris di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika