REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Organisasi hak asasi manusia, Amnesty Internasional memperingatkan 12 terpidana mati yang beragama Muslim syiah dan diduga mata-mata Iran akan segera dieksekusi oleh Arab Saudi. Mereka telah dibawa ke badan keamanan rahasia nasional yang hanya melapor langsung kepada raja.
"Keluarga para laki-laki tersebut ketakutan dengan perkembangan ini," kata Direktur Amnesty Timur Tengah, Heba Morayef seperti dilansir Radio Farda, Kamis (8/11).
Para terpidana mati tersebut dituduh telah melakukan spionase untuk Iran pada 2016 lalu. Emnesty Internasional mengatakan mereka telah berada dibawah pengawasan Badan Keamanan Presiden. Mereka dapat segera dieksekusi setelah raja Arab Saudi memberikan ratifikasi terhadap hukuman mereka.
"Mengingat kerahasiaan dalam proses peradilan Arab Saudi, kami takut perkembangan ini menjadi sinyal sebentar lagi eksekusi 12 orang itu akan dilakukan," kata Morayef.
Sementara pemerintah Arab Saudi belum menjawab permintaan komentar tentang persoalan ini. Hak asasi manusia di Arab Saudi sedang disorot setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul bulan lalu.
Menurut Amnesty para laki-laki yang dihukum mati dalam peradilan yang tidak adil. Mereka dijatuhi hukuman mati setelah Arab Saudi menangkap 32 orang yang dianggap mata-mata Iran sepanjang tahun 2013 sampai 2014.
Kelompok muslim syiah di Arab Saudi sudah lama mengkritik dan mengeluh diskriminasi yang mereka alami di bawah pemerintahan muslim sunni. Tapi pemerintah Arab Saudi membantahnya dengan tegas. Kelompok masyarakat syiah kerap melakukan protes di sebelah timur Arab Saudi dimana komunitas mereka biasanya tinggal.
Pada Januari 2016, Kerajaan Arab Saudi mengeksekusi tokoh agama dari kelompok syiah Nimr al-Nimr. Salah satu tokoh yang paling vokal mengkritik keluarga kerajaan dan menjadi salah satu pemimpin Arab Spring tahun 2011 lalu.
Eksekusi tersebut menyebabkan kerusahan anti-Arab Saudi di Iran. Hal ini juga mengakibatkan semakin merenggangnya dua negara yang mendominasi Timur Tengah tersebut.
Sementara dalam sistem pemerintahan monarki absolut, Arab Saudi melarang adanya partai atau protes politik. Sudah puluhan intelektual dan ahli agama yang ditangkap karena perbedaan pendapat dengan pemerintah. Pada tahun ini juga semakin banyak aktivis perempuan yang ditangkap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
