REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Pangeran Turki Al-Faisal, mantan kepala mata-mata Arab Saudi, mengatakan kerajaan bangga dengan sistem peradilannya. Kerajaan tidak akan pernah menerima penyelidikan internasional atas pembunuhan wartawan Saudi, Jamal Khashoggi. 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, kelompok-kelompok hak asasi manusia, dan beberapa pemimpin pemerintah telah menyerukan penyelidikan independen terhadap pembunuhan kolumnis Washington Post di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu. Pada awal pekan ini, AS menyerukan penyelidikan menyeluruh, konklusif dan transparan di Dewan Hak Asasi Manusia yang bermarkas di Jenewa.

Turki mengatakan dalam sesi pidato dan tanya jawab di International Peace Institute bahwa dia mengharapkan kerajaan untuk memenuhi janjinya untuk menyelidiki dan meletakkan semua fakta di atas meja, dan menjawab semua pertanyaan yang luar biasa, termasuk apa yang terjadi pada tubuh Khashoggi. "Kerajaan itu tidak akan menerima pengadilan internasional untuk mencari sesuatu yang Saudi, dan sistem peradilan Saudi menyerukan bahwa itu terserah (sistem peradilan Saudi), yang menjalankan, dan akan mengambil jalannya. Kerajaan tidak akan pernah menerima campur tangan asing dalam sistem itu," kata Pangeran Turki Al Faisal dilansir di ABC News, Sabtu (10/11).

Dalam melakukan ini, Turki mengatakan, Arab Saudi mengikuti negara-negara lain yang menolak mengizinkan pengadilan internasional untuk menyelidiki tindakan yang terjadi di tanah mereka atau di tempat lain oleh warga negara mereka. Dia mengutip penyalahgunaan tahanan oleh pasukan Amerika dan staf CIA di penjara Abu Ghraib di Irak setelah invasi AS tahun 2003 yang diselidiki Amerika Serikat. 

Baca juga, Mutilasi dan Zat Asam Permudah Larutkan Jasad Khashoggi

Ikuti Whatsapp Channel Republika