REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Demokrat akan memimpin komite intelijen House of Representative atau DPR AS tahun depan setelah menguasai majelis rendah itu lewat pemilu sela.
Kemenangan ini memberikan pukulan buat Presiden Donald Trump. Politikus di Demokrat mengatakan, Kongres akan menyelidiki presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait penggunaan instrumen kekuasaan negara dalam menghukum pers.
Seperti dilansir the Guardian, Senin (12/11), anggota majelis rendah AS perwakilan California, Adam Schiff menggambarkan dua hal yang akan menjadi kampanye luas oleh anggota Partai Demokrat di DPR adalah menyelidiki pemerintah Trump.
Namun para pemimpin demokrat mengaku tak akan melakukan pemakzulan kepada Trump. Mereka hanya akan bekerja sama dengan presiden sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Baca juga, Donald Trump: Saya Merasa Sangat Nyaman Jadi Presiden.
Pada Ahad pemimpin Demokrat di DPR, Nancy Pelosi mengatakan, kepada CBS bahwa partainya tidak akan melakukan penyelidikan apa pun untuk tujuan politik, tetapi untuk mencari kebenaran.
Namun anggota senior Demokrat juga mengatakan bahwa partai bertekad untuk melakukan penyelidikan dugaan korupsi di Gedung Putih.
Schiff mengatakan komite intelijen akan melihat apakah Trump mencoba untuk menaikkan harga pos yang dibayarkan oleh Amazon. Komite juga akan menyelidiki apakah presiden mencoba untuk memblokir merger AT & T dengan Time Warner.
Amazon dimiliki oleh Jeff Bezos, yang juga pemilik Washington Post. Media itu dianggap Trump sebagai musuh. Time Warner dimiliki CNN, yang sering menjadi target Trump.
"Trump secara diam-diam bertemu dengan kepala kantor pos dalam upaya untuk menggertaknya agar menaikkan tarif pos di Amazon. Ini tampaknya merupakan upaya oleh presiden untuk menggunakan instrumen kekuasaan negara untuk menghukum Jeff Bezos dan Washington Post," kata Schiff dalam wawancara dengan Axios di HBO Ahad malam.
Dalam upaya merger AT & T-Time Warner, Schiff mengatakan tindakan Trump untuk menahan penggabungan dua perusahaan itu karena kekhawatirannya akan pemberitaan atau sebagai upaya untuk menghukum CNN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika