Selasa 13 Nov 2018 22:10 WIB

Jokowi Dorong ASEAN Terlibat Atasi Krisis di Rakhine

Dampak buruk akan menimpa ASEAN jika masalah itu tak diselesaikan.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Muhammad Hafil
Pembersihan Etnis Rohingya
Foto: Republika
Pembersihan Etnis Rohingya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak negara-negara anggota ASEAN menjadi bagian dalam penyelesaian masalah krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar. Hal itu menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Presiden saat berbicara dalam sesi pleno KTT ke-33 ASEAN di Suntec Convention Centre, Singapura.

Menurut Jokowi, selama lebih dari 50 tahun kawasan Asia Tenggara dapat menikmati situasi yang aman dan damai. Sejarah juga mencatat bahwa ASEAN telah menjadi bagian penyelesaian masalah kawasan dan dunia.

"Tahun 1967, ketika kawasan lain di dunia terpecah dan terjebak dalam perebutan kekuasaan dua negara adikuasa, para pemimpin ASEAN sepakat untuk bersatu dan menciptakan kawasan damai dan sejahtera," ucap Jokowi, dikutip dari siaran resmi Istana, Selasa (13/11).

Namun, ASEAN kini menghadapi tantangan yang berbeda. ASEAN, kata Jokowi, membutuhkan komitmen dari seluruh negara anggota untuk tetap menjaga perdamaian dan kesejahteraan di kawasan sebagai satu keluarga.

Ia meyakini, komitmen seluruh negara anggota tersebut juga dapat mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State.

"Krisis kemanusiaan Rakhine State belum juga dapat diselesaikan. Krisis ini telah mengundang kekhawatiran dan menciptakan defisit kepercayaan masyarakat internasional," kata dia.

Presiden pun berharap akan terdapat langkah maju untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut. Menurutnya, ASEAN seharusnya hadir dan terlibat dalam upaya penyelesaian masalah itu.

Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya apabila krisis kemanusiaan ini dibiarkan terus berlanjut, yang nantinya akan  berdampak buruk bagi Myanmar dan ASEAN itu sendiri.

"Indonesia siap! ASEAN saya yakin juga siap membantu Pemerintah Myanmar untuk menciptakan kondisi kondusif di Rakhine State di mana freedom of movement dihormati, tidak terdapat diskriminasi, dan pembangunan dilakukan secara inklusif," tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga menyambut baik hasil pembicaraan di tingkat menteri luar negeri negara-negara ASEAN. Melalui pembicaraan tersebut, AHA Centre, organisasi antarpemerintah yang didirikan negara-negara ASEAN dan bergerak di bidang koordinasi manajemen bencana, akan dilibatkan untuk membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State.

"Saya berharap detail mandat dan mekanisme peranan AHA Center dan ASEAN dapat segera diselesaikan," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement