REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar Amerika Serikat memberikan dukungan untuk ASEAN Humanitarian Assistance (AHA) Centre, terutama terkait persoalan Rakhine. Hal itu disampaikan Jokowi ketika bertemu dengan Wapres AS Mike Pence.
"Kita perlu dukungan Amerika Serikat untuk AHA Center sehingga bisa melakukan tugas atau mandat yang diberikan para 'leaders' ASEAN untuk lebih berperan di Rakhine State," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Jokowi seperti dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (15/11).
Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Wapres AS Mike Pence di sela-sela pelaksanaan KTT ke-33 ASEAN yang digelar di Suntec Convention Centre, Singapura, Rabu (14/11). AHA Centre adalah pusat koordinasi dan informasi penanganan bencana di kawasan ASEAN.
Baca juga, Aung San Suu Kyi: Tak Ada Pembersihan Etnis Rohingya.
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi dan Wapres AS juga membahas kerja sama di tiga bidang, yaitu kerja sama dalam membangun masyarakat yang majemuk, kerja sama ekonomi dan menjaga perdamaian dan keamanan.
Presiden Jokowi memberi perhatian khusus pada masalah kemanusiaan yang dialami mayoritas warga Muslim di Rakhine State. Presiden Jokowi telah mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk menjadi bagian dalam penyelesaian masalah terkait krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.
Hal itu menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Presiden saat berbicara dalam sesi pleno KTT ke-33 ASEAN di Suntec Convention Centre, Singapura.
"Krisis kemanusiaan Rakhine State belum juga dapat diselesaikan. Krisis ini telah mengundang kekhawatiran dan menciptakan defisit kepercayaan masyarakat internasional. Sebagai satu keluarga, Indonesia sangat mengharapkan kiranya dapat dilakukan langkah maju penyelesaian krisis kemanusiaan ini," ujar Presiden.
"Indonesia siap! ASEAN saya yakin juga siap membantu Pemerintah Myanmar untuk menciptakan kondisi kondusif di Rakhine State di mana freedom of movement dihormati, tidak terdapat diskriminasi, dan pembangunan dilakukan secara inklusif."